alexametrics
27 C
Surabaya
Wednesday, June 29, 2022

Jatim Baru Menerima Vaksin untuk 900 Sapi, Jutaan Sapi Terancam

SURABAYA – Keinginan Jawa Timur untuk segera mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) rupanya belum sesuai harapan. Vaksin impor yang dijanjikan oleh pemerintah untuk Jatim ternyata hanya mendapatkan 9 botol.

“Satu botol untuk 100 sapi. Sembilan botol tersebut satu botol untuk Kabupaten Sidoarjo, tiga untuk Malang, dan empat botol untuk Pasuruan,” ujar Kepala UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban drh Triastuti Wulandari, Selasa (21/6).

Triastuti menambahkan, Tuban yang menjadi daerah nomor dua penghasil daging terbesar di Jatim malah belum mendapatkan vaksin. Sehingga, yang dilakukan saat ini adalah sosialisasi bagaimana menyiapkan obat-obatan tradisional dari tanaman-tanaman serta vaksin kesehatan untuk sapi-sapi peternak.

Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin Subianto sangat kaget dengan kuota sembilan botol untuk 900 sapi di Jatim. “Ini jelas tidak representatif. Sapi di Jatim saat ini ada lima jutaan. Sedangkan vaksin yang tersedia hanya 900 sapi,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat menambah kuota bagi keperluan sapi di Jatim yang cukup besar ini. “Kita berharap Ibu Gubernur juga lakukan koordinasi kembali dengan pihak kementerian untuk menambah kuota vaksin PMK di Jatim,” jelasnya.

Sambil menunggu tambahan vaksin, lanjut Subianto, pihaknya meminta Pemprov Jatim untuk segara mengeluarkan dana darurat untuk penanganan PMK di Jatim. “Bila kita tidak segera menambah anggaran untuk penanganan PMK, maka akan membunuh para peternak di Jatim,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Mirza Ananta mengatakan, kondisi PMK di Jatim ini cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Kepala Dinas Peternakan diimbau segera mendesak gubernur agar segera mengeluarkan dana untuk penanganan PMK. “Segera buat gerakan-gerakan yang bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi kebingungan terkait PMK. Kalau tidak ada dana ya sampaikan ke gubernur. Kita di Komisi B akan support,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Agatha Retnosari menyatakan akan mencari tahu apa yang menyebabkan distribusi vaksin PMK sangat lama. “Kenapa Jatim cuma mendapat jatah segitu? Kita harus cari tahu. Saat ini Pusvetma sedang membuat vaksin. Vaksin ini sebenarnya sudah pernah dibuat tahun 1980-an. Karena sudah tidak ada wabah akhirnya tidak diproduksi lagi,” katanya. (mus/rek)

SURABAYA – Keinginan Jawa Timur untuk segera mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) rupanya belum sesuai harapan. Vaksin impor yang dijanjikan oleh pemerintah untuk Jatim ternyata hanya mendapatkan 9 botol.

“Satu botol untuk 100 sapi. Sembilan botol tersebut satu botol untuk Kabupaten Sidoarjo, tiga untuk Malang, dan empat botol untuk Pasuruan,” ujar Kepala UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban drh Triastuti Wulandari, Selasa (21/6).

Triastuti menambahkan, Tuban yang menjadi daerah nomor dua penghasil daging terbesar di Jatim malah belum mendapatkan vaksin. Sehingga, yang dilakukan saat ini adalah sosialisasi bagaimana menyiapkan obat-obatan tradisional dari tanaman-tanaman serta vaksin kesehatan untuk sapi-sapi peternak.

Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin Subianto sangat kaget dengan kuota sembilan botol untuk 900 sapi di Jatim. “Ini jelas tidak representatif. Sapi di Jatim saat ini ada lima jutaan. Sedangkan vaksin yang tersedia hanya 900 sapi,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat menambah kuota bagi keperluan sapi di Jatim yang cukup besar ini. “Kita berharap Ibu Gubernur juga lakukan koordinasi kembali dengan pihak kementerian untuk menambah kuota vaksin PMK di Jatim,” jelasnya.

Sambil menunggu tambahan vaksin, lanjut Subianto, pihaknya meminta Pemprov Jatim untuk segara mengeluarkan dana darurat untuk penanganan PMK di Jatim. “Bila kita tidak segera menambah anggaran untuk penanganan PMK, maka akan membunuh para peternak di Jatim,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Mirza Ananta mengatakan, kondisi PMK di Jatim ini cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Kepala Dinas Peternakan diimbau segera mendesak gubernur agar segera mengeluarkan dana untuk penanganan PMK. “Segera buat gerakan-gerakan yang bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi kebingungan terkait PMK. Kalau tidak ada dana ya sampaikan ke gubernur. Kita di Komisi B akan support,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Agatha Retnosari menyatakan akan mencari tahu apa yang menyebabkan distribusi vaksin PMK sangat lama. “Kenapa Jatim cuma mendapat jatah segitu? Kita harus cari tahu. Saat ini Pusvetma sedang membuat vaksin. Vaksin ini sebenarnya sudah pernah dibuat tahun 1980-an. Karena sudah tidak ada wabah akhirnya tidak diproduksi lagi,” katanya. (mus/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/