alexametrics
28 C
Surabaya
Wednesday, August 10, 2022

Cegah Radikalisme dan Intoleransi, DPRD Jatim Minta Masukan BNPT

SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) sebagai upaya pencegahan meluasnya paham radikalisme dan intoleransi. Pertemuan tersebut dilakukan juga untuk menggali masukan dari BNPT untuk penguatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Jawa Timur.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio ini ditemui Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. “Tujuan kami ingin mendapatkan masukan dari BNPT karena di Jawa Timur ini mulai marak bermunculan kasus intoleran dan radikalisme. Terutama di kalangan pendidikan. Tidak sedikit oknum mahasiswa, guru maupun dosen yang terpapar radikalisme,” kata Istu Hari Subagio di kantor BNPT Jakarta, Selasa (21/6).

Politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer ini menjelaskan, masalah radikalisme dan intoleransi masih kerap bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, DPRD Jatim ingin menjalin kerjasama untuk memperkuat BNPT di tingkat daerah.

“Niat kami adalah ingin menyelamatkan generasi muda para calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang ini tidak terpengaruh aliran-aliran yang salah,” terangnya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menambahkan, melihat perkembangan saat ini maka perlu ada perubahan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman. Kemudian marak munculnya berbagai aliran-aliran tentang masalah radikalisme yang berkedok agama.

Menurut Fredy, sebenarmya hal tersebut muncul akibat dari pemahaman yang sangat minim. “Pemahaman tentang nilai-nilai ideologi sekarang ini kan tidak seperti dulu. Kemudian terkait kebijakan nasional (Perpres 7/2021) ini harus payung hukum di daerah yang kuat,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini mengakui Jawa Timur telah memiliki Perda tentang Toleransi guna menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat di Jawa Timur. Namun, melihat karakteristik daerah tidaklah sama, maka perlu dibangun nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, upaya pencegahan terhadap intoleran dan radikalisme ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak. Menurut dia, harus ada penguatan terhadap wawasan kebangsaan. “Jaringan radikalisme di Indonesia ini masuk dengan berkedok agama,” ungkapnya.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menegaskan, konsep BNPT adalah pencegahan. Maka, pertemuan dengan Komisi A DPRD Jatim ini adalah bagian dari sinergi yang baik. (mus/rek)

SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) sebagai upaya pencegahan meluasnya paham radikalisme dan intoleransi. Pertemuan tersebut dilakukan juga untuk menggali masukan dari BNPT untuk penguatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Jawa Timur.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio ini ditemui Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. “Tujuan kami ingin mendapatkan masukan dari BNPT karena di Jawa Timur ini mulai marak bermunculan kasus intoleran dan radikalisme. Terutama di kalangan pendidikan. Tidak sedikit oknum mahasiswa, guru maupun dosen yang terpapar radikalisme,” kata Istu Hari Subagio di kantor BNPT Jakarta, Selasa (21/6).

Politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer ini menjelaskan, masalah radikalisme dan intoleransi masih kerap bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, DPRD Jatim ingin menjalin kerjasama untuk memperkuat BNPT di tingkat daerah.

“Niat kami adalah ingin menyelamatkan generasi muda para calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang ini tidak terpengaruh aliran-aliran yang salah,” terangnya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menambahkan, melihat perkembangan saat ini maka perlu ada perubahan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman. Kemudian marak munculnya berbagai aliran-aliran tentang masalah radikalisme yang berkedok agama.

Menurut Fredy, sebenarmya hal tersebut muncul akibat dari pemahaman yang sangat minim. “Pemahaman tentang nilai-nilai ideologi sekarang ini kan tidak seperti dulu. Kemudian terkait kebijakan nasional (Perpres 7/2021) ini harus payung hukum di daerah yang kuat,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini mengakui Jawa Timur telah memiliki Perda tentang Toleransi guna menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat di Jawa Timur. Namun, melihat karakteristik daerah tidaklah sama, maka perlu dibangun nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, upaya pencegahan terhadap intoleran dan radikalisme ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak. Menurut dia, harus ada penguatan terhadap wawasan kebangsaan. “Jaringan radikalisme di Indonesia ini masuk dengan berkedok agama,” ungkapnya.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menegaskan, konsep BNPT adalah pencegahan. Maka, pertemuan dengan Komisi A DPRD Jatim ini adalah bagian dari sinergi yang baik. (mus/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/