alexametrics
25 C
Surabaya
Wednesday, December 8, 2021
spot_img

15 Bangunan di Wonokromo Dibongkar, Pelebaran Jalan Dilanjutkan Lagi  

SURABAYA – Sebanyak 15 bangunan di Jalan Raya Wonokromo, Surabaya, dirobohkan, Senin (18/10). Perobohan itu untuk pelebaran jalan sepanjang 300 meter.

Proses eksekusi lahan dan bangunan tersebut berjalan lancar. Ratusan petugas kepolisian hingga satpol PP diturunkan untuk mengantisipasi adanya penolakan warga. Kondisi jalan pun sempat macet karena alat-alat berat diturunkan untuk merobohkan bangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan, 15 persil lahan yang dieksekusi akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dengan panjang 300 meter.  “Pelebaran jalan kurang lima meter untuk pedestrian dan saluran air,” kata Erna.

Erna menjelaskan, pelebaran jalan tersebut merupakan kelanjutan dari proyek pelebaran frontage road arah Bundaran Waru hingga Jembatan Sawunggaling yang memiliki panjang 43 km. Rencananya, pelebaran tersebut akan dilakukan pada Desember mendatang. “Ini lanjutan frontage, tinggal ini saja. Ada masalah karena PD Pasar Surya menganggap bahwa ini masuk ke dalam asetnya. Tetapi warga merasa tinggal sejak lama. Akhirnya, kami melakukan konsinyasi,” katanya.

Koordinator Warga Wonokromo Baidowi mengatakan, pemilik rumah sudah menerima pembongkaran bangunan mereka. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan wali kota. “Ya, sebelumnya menolak. Makanya, baru dilaksanakan hari ini. Sudah menerima akhirnya setelah ada kesepakatan dengan Bapak Wali Kota,” ujarnya.

Ia menyebut sebelumnya PD Pasar tidak bisa menunjukkan satu pun bukti kepemilikan. “Ini  rumah milik warga. Bukan PD Pasar. Karena PD Pasar tidak bisa menunjukkan satu pun hak sebagai bukti kepemilikan,” ungkapnya.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Tursilowati menerangkan, pembebasan lahan di Jalan Wonokromo sempat tertunda tiga kali berturut-turut. Hasilnya, 15 persil baru dibebaskan. Total konsinyasi sebanyak Rp 1.114.890.000.

“Total yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 24 bangunan stan. Sembilan bangunan sudah mengambil konsinyasi dengan total Rp 671.803.000. Kemudian yang belum mengambil konsinyasi ada 15 bangunan yang memang ada penetapan eksekusinya untuk dirobohkan,” ungkapnya.

Ira menjelaskan, tahun 2019 lalu pihaknya akan memberikan konsinyasi. Namun, pemilik 15 persil tersebut keberatan hingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Surabaya. “Mereka melakukan gugatan kepada PD Pasar Surya dan PU. Prosesnya masih berjalan dan pembuktian yang berkaitan dengan permohonan menghentikan kegiatan pengadaan tanah. Namun, tidak ada putusan jelas, maka kita jalan terus (eksekusi),”  ucap Ira.

Ira menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki 15 persil dan memberikan ganti rugi. Sebab, luas setiap persil tersebut berbeda-beda. “Luas lahan memang beda-beda. Kita akan berikan ganti rugi. Dari rencana awal akan diberikan ganti rugi kepada PD Pasar Surya, dengan mekanismenya memang ada pengembalian aset atau ganti rugi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah melakukan banyak upaya sejak tahun 2020. Pada 23 Desember 2020 Pemkot Surabaya melakukan rapat terkait perhitungan besaran sewa untuk bangunan stan nomor 13 atas nama Noer Usman (berdasarkan surat dari PD Pasar Surya). Kemudian pada 23 Februari 2021 Pemkot Surabaya berencana melakukan eksekusi namun tertunda. Pada 19 Mei 2021, Pemkot Surabaya melalui Kelurahan Wonokromo dan Kecamatan Wonokromo menawarkan rusunawa terhadap warga yang akan dilakukan eksekusi.

Namun, hanya Nur Hasan yang telah menerima dan menempati Rusunawa Keputih. Sedangkan lainnya menolak. Lalu, pada 25 Mei 2021 Pemkot Surabaya berencana melakukan eksekusi namun kembali tertunda.  Selanjutnya, pada 7 September 2021 terjadi proses mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa Pemkot Surabaya akan menyiapkan surat pengantar pengambilan uang konsinyasi, apabila sudah ada kesepakatan damai antara PD Pasar Surya Surabaya dengan warga.

Sementara itu, Camat Wonokromo Tomi Ardiyanto mengatakan, warga hanya mendapatkan ganti rugi bangunannya karena itu aset PD Pasar. “Karena itu tanah aset PD Pasar, jadi yang diterima warga hanya ganti rugi bangunannya saja. Nilai ganti rugi tiap bangunan berbeda-beda,” jelasnya.

Ia memastikan sebelumnya sudah melakukan sosialisasi sejak dua tahun lalu. Tetapi dilakukan penundaan karena pandemi. “Nah, karena sekarang momennya sudah bagus, Covid melandai. Bisa dibilang warga sudah mempersiapkan lama,” pungkasnya. (rmt/rek)


SURABAYA – Sebanyak 15 bangunan di Jalan Raya Wonokromo, Surabaya, dirobohkan, Senin (18/10). Perobohan itu untuk pelebaran jalan sepanjang 300 meter.

Proses eksekusi lahan dan bangunan tersebut berjalan lancar. Ratusan petugas kepolisian hingga satpol PP diturunkan untuk mengantisipasi adanya penolakan warga. Kondisi jalan pun sempat macet karena alat-alat berat diturunkan untuk merobohkan bangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan, 15 persil lahan yang dieksekusi akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dengan panjang 300 meter.  “Pelebaran jalan kurang lima meter untuk pedestrian dan saluran air,” kata Erna.

Erna menjelaskan, pelebaran jalan tersebut merupakan kelanjutan dari proyek pelebaran frontage road arah Bundaran Waru hingga Jembatan Sawunggaling yang memiliki panjang 43 km. Rencananya, pelebaran tersebut akan dilakukan pada Desember mendatang. “Ini lanjutan frontage, tinggal ini saja. Ada masalah karena PD Pasar Surya menganggap bahwa ini masuk ke dalam asetnya. Tetapi warga merasa tinggal sejak lama. Akhirnya, kami melakukan konsinyasi,” katanya.

Koordinator Warga Wonokromo Baidowi mengatakan, pemilik rumah sudah menerima pembongkaran bangunan mereka. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan wali kota. “Ya, sebelumnya menolak. Makanya, baru dilaksanakan hari ini. Sudah menerima akhirnya setelah ada kesepakatan dengan Bapak Wali Kota,” ujarnya.

Ia menyebut sebelumnya PD Pasar tidak bisa menunjukkan satu pun bukti kepemilikan. “Ini  rumah milik warga. Bukan PD Pasar. Karena PD Pasar tidak bisa menunjukkan satu pun hak sebagai bukti kepemilikan,” ungkapnya.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Tursilowati menerangkan, pembebasan lahan di Jalan Wonokromo sempat tertunda tiga kali berturut-turut. Hasilnya, 15 persil baru dibebaskan. Total konsinyasi sebanyak Rp 1.114.890.000.

“Total yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 24 bangunan stan. Sembilan bangunan sudah mengambil konsinyasi dengan total Rp 671.803.000. Kemudian yang belum mengambil konsinyasi ada 15 bangunan yang memang ada penetapan eksekusinya untuk dirobohkan,” ungkapnya.

Ira menjelaskan, tahun 2019 lalu pihaknya akan memberikan konsinyasi. Namun, pemilik 15 persil tersebut keberatan hingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Surabaya. “Mereka melakukan gugatan kepada PD Pasar Surya dan PU. Prosesnya masih berjalan dan pembuktian yang berkaitan dengan permohonan menghentikan kegiatan pengadaan tanah. Namun, tidak ada putusan jelas, maka kita jalan terus (eksekusi),”  ucap Ira.

Ira menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki 15 persil dan memberikan ganti rugi. Sebab, luas setiap persil tersebut berbeda-beda. “Luas lahan memang beda-beda. Kita akan berikan ganti rugi. Dari rencana awal akan diberikan ganti rugi kepada PD Pasar Surya, dengan mekanismenya memang ada pengembalian aset atau ganti rugi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah melakukan banyak upaya sejak tahun 2020. Pada 23 Desember 2020 Pemkot Surabaya melakukan rapat terkait perhitungan besaran sewa untuk bangunan stan nomor 13 atas nama Noer Usman (berdasarkan surat dari PD Pasar Surya). Kemudian pada 23 Februari 2021 Pemkot Surabaya berencana melakukan eksekusi namun tertunda. Pada 19 Mei 2021, Pemkot Surabaya melalui Kelurahan Wonokromo dan Kecamatan Wonokromo menawarkan rusunawa terhadap warga yang akan dilakukan eksekusi.

Namun, hanya Nur Hasan yang telah menerima dan menempati Rusunawa Keputih. Sedangkan lainnya menolak. Lalu, pada 25 Mei 2021 Pemkot Surabaya berencana melakukan eksekusi namun kembali tertunda.  Selanjutnya, pada 7 September 2021 terjadi proses mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa Pemkot Surabaya akan menyiapkan surat pengantar pengambilan uang konsinyasi, apabila sudah ada kesepakatan damai antara PD Pasar Surya Surabaya dengan warga.

Sementara itu, Camat Wonokromo Tomi Ardiyanto mengatakan, warga hanya mendapatkan ganti rugi bangunannya karena itu aset PD Pasar. “Karena itu tanah aset PD Pasar, jadi yang diterima warga hanya ganti rugi bangunannya saja. Nilai ganti rugi tiap bangunan berbeda-beda,” jelasnya.

Ia memastikan sebelumnya sudah melakukan sosialisasi sejak dua tahun lalu. Tetapi dilakukan penundaan karena pandemi. “Nah, karena sekarang momennya sudah bagus, Covid melandai. Bisa dibilang warga sudah mempersiapkan lama,” pungkasnya. (rmt/rek)



Most Read

Berita Terbaru