alexametrics
33 C
Surabaya
Friday, October 22, 2021

Pulihkan Ekonomi, Pemkot Surabaya Diminta Serius Atasi Pengangguran

SURABAYA –  Permasalahan pengangguran dampak dari pandemi Covid-19 di kota Surabaya saat ini menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Bahkan, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan skema penanganan dengan memulihkan di sektor ekonomi.

Dalam penyampaian pengantar R-APBD 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kekuatan belanja di tahun 2022 mencapai Rp 10,173 triliun. Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan Rp 9,301 triliun. Selain itu, pemkot juga menyiapkan fasilitas bagi para pencari kerja. Terutama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) Pemkot telah memfasilitasi 1.000 pencari kerja.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong pemkot agar serius memulihkan sektor tenaga kerja. Karena di R-APBD tahun 2022 dengan besaran Rp 10,1 triliun dipastikan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“Saat saya turun ke kampung-kampung banyak keluhan pengangguran. Oleh karena itu penting untuk mengetahui demografi angkatan kerja di Kota Surabaya serta variasi intervensi SDM,” katanya, Kamis (14/10).

Reni menyebut, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat di 9,79 persen per 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun ke 68,05 persen dan rasio penduduk bekerja pun merosot di 61,39 persen. Sedangkan pekerjaan utama di Kota Surabaya didominasi oleh buruh atau karyawan sebanyak 57,75 persen, disusul sektor usaha mandiri dengan 22,77 persen, lalu pekerja keluarga atau tidak dibayar sekitar 6,91 persen.

“Lapangan pekerjaan utama diisi oleh bidang jasa dengan 77,58 persen, kemudian sektor manufaktur dengan 21,75 persen, dan pertanian dengan 0,67 persen. Adapun porsi dari sektor formal dan informal secara berturut-turut adalah 60,81 persen dan 39,19 persen,” katanya, Kamis (14/10).

Ia menegaskan, perlunya mitigasi setiap sektor penduduk usia kerja terdampak Covid-19, tidak hanya pengangguran, tapi juga yang mengalami pengurangan jam kerja, dan belum memulai pekerjaan atau sementara tidak bekerja, yang bila dijumlah sebanyak 23,02 persen dari penduduk usia kerja.

“Mereka yang sudah bekerja perlu dicermati status pekerjaan utamanya, mana sektor yang kemudian perlu mendapat perhatian. “Klasifikasi jenis pengangguran, baik lama atau baru (akibat Covid-19) totalnya 154.896 (9,79 persen), sehingga bisa dicarikan solusinya berdasarkan potensi dan pasar tenaga kerja,” terangnya.

Oleh karena itu ia meminta agar pemkot juga melibatkan pihak swasta demi mendukung terbukanya lapangan pekerjaan dan akses permodalan bagi mereka dengan usaha mandiri. “Saya apresiasi skema penanganan pengangguran mulai dari pemberdayaan UMKM hingga pengembangan start up, perlu diperkuat dengan kebijakan strategis dan taktis lainnya yang solutif tangani pengangguran dengan libatkan stakeholder Surabaya,” harapnya.

Selain itu, agenda-agenda pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM, penanganan angkatan kerja yang terus bertambah, pembangunan infrastuktur serta sarana, dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat juga masuk dalam R-APBD 2022. Rencananya APBD 2022 ini akan disahkan pada 10 November mendatang bertepatan dengan hari Pahlawan. (rmt/nur)


SURABAYA –  Permasalahan pengangguran dampak dari pandemi Covid-19 di kota Surabaya saat ini menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Bahkan, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan skema penanganan dengan memulihkan di sektor ekonomi.

Dalam penyampaian pengantar R-APBD 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kekuatan belanja di tahun 2022 mencapai Rp 10,173 triliun. Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan Rp 9,301 triliun. Selain itu, pemkot juga menyiapkan fasilitas bagi para pencari kerja. Terutama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) Pemkot telah memfasilitasi 1.000 pencari kerja.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong pemkot agar serius memulihkan sektor tenaga kerja. Karena di R-APBD tahun 2022 dengan besaran Rp 10,1 triliun dipastikan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“Saat saya turun ke kampung-kampung banyak keluhan pengangguran. Oleh karena itu penting untuk mengetahui demografi angkatan kerja di Kota Surabaya serta variasi intervensi SDM,” katanya, Kamis (14/10).

Reni menyebut, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat di 9,79 persen per 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun ke 68,05 persen dan rasio penduduk bekerja pun merosot di 61,39 persen. Sedangkan pekerjaan utama di Kota Surabaya didominasi oleh buruh atau karyawan sebanyak 57,75 persen, disusul sektor usaha mandiri dengan 22,77 persen, lalu pekerja keluarga atau tidak dibayar sekitar 6,91 persen.

“Lapangan pekerjaan utama diisi oleh bidang jasa dengan 77,58 persen, kemudian sektor manufaktur dengan 21,75 persen, dan pertanian dengan 0,67 persen. Adapun porsi dari sektor formal dan informal secara berturut-turut adalah 60,81 persen dan 39,19 persen,” katanya, Kamis (14/10).

Ia menegaskan, perlunya mitigasi setiap sektor penduduk usia kerja terdampak Covid-19, tidak hanya pengangguran, tapi juga yang mengalami pengurangan jam kerja, dan belum memulai pekerjaan atau sementara tidak bekerja, yang bila dijumlah sebanyak 23,02 persen dari penduduk usia kerja.

“Mereka yang sudah bekerja perlu dicermati status pekerjaan utamanya, mana sektor yang kemudian perlu mendapat perhatian. “Klasifikasi jenis pengangguran, baik lama atau baru (akibat Covid-19) totalnya 154.896 (9,79 persen), sehingga bisa dicarikan solusinya berdasarkan potensi dan pasar tenaga kerja,” terangnya.

Oleh karena itu ia meminta agar pemkot juga melibatkan pihak swasta demi mendukung terbukanya lapangan pekerjaan dan akses permodalan bagi mereka dengan usaha mandiri. “Saya apresiasi skema penanganan pengangguran mulai dari pemberdayaan UMKM hingga pengembangan start up, perlu diperkuat dengan kebijakan strategis dan taktis lainnya yang solutif tangani pengangguran dengan libatkan stakeholder Surabaya,” harapnya.

Selain itu, agenda-agenda pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM, penanganan angkatan kerja yang terus bertambah, pembangunan infrastuktur serta sarana, dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat juga masuk dalam R-APBD 2022. Rencananya APBD 2022 ini akan disahkan pada 10 November mendatang bertepatan dengan hari Pahlawan. (rmt/nur)


Most Read

Berita Terbaru