alexametrics
33 C
Surabaya
Friday, October 22, 2021

1,5 Juta WP Jatim Manfaatkan Insentif Pajak, Sebulan Sudah Raup Rp 672,9 M

SURABAYA – Program pemutihan dan insentif pajak daerah tahun 2021 digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 9 September hingga 9 Desember. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat atau wajib pajak (WP). Penerimaan insentif pajak mulai 9 September hingga 12 Oktober mencapai Rp 672,9 miliar.

“Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur sudah memberikan diskon 20 persen untuk roda dua dan 10 persen untuk roda empat. Sehingga, total diskon sebanyak Rp 81.558,260.439,” ujar Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jatim M Purnomo Sidi kepada Radar Surabaya, Kamis (14/10).

Purnomo menguraikan, total WP yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak sebanyak 1.552.127 orang. Dengan rincian roda dua sebanyak 1.304.490 WP dan  247.637 WP untuk roda empat. Adapun pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN) serta penerimaan pokok PKB, total penerimaan sebanyak Rp 275.872.242.000. Dengan rincian: sebanyak Rp 48.232.760 950 untuk pembebasan BBN II dan Rp 227.639.481.050 untuk pembebasan denda.

“WP yang memanfaatkan pembebasan BBN II ini sebanyak 57.676. Sedangkan untuk pembebasan denda dimanfaatkan 541.728 WP,” katanya.

Purnomo menambahkan, kendaraan luar Provinsi Jawa Timur yang didaftarkan di Jawa Timur sebanyak 5.481 WP. Dengan rincian  427 roda dua dan 5.054 roda empat. Sehingga,  penerimaan total mencapai Rp 11.100.557.300. “Sedangkan denda yang dibebaskan total mencapai Rp 7.009.165.100,” katanya.

Sebelumnya Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Poncoatmojo mengatakan, target penerimaan pajak di Pemprov Jatim mengalami kenaikan mencapai Rp 1,05 triliun dari target APBD murni tahun ini sebesar Rp13,19 triliun. Kenaikan ini setelah disepakatinya Perubahan APBD tahun 2021.

Abimanyu optimistis dapat mencapai target menyusul sejumlah program dan kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Misalnya, target PKB dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 6,4 triliun atau naik Rp 500 miliar,” katanya.

Menurut dia, BBNKB juga mengalami kenaikan target dari Rp 2,55 triliun menjadi Rp 3,15 triliun. Selisih kenaikannya mencapai Rp 600 miliar dari APBD murni. Kenaikan target ini juga diyakini dapat terdorong dengan kebijakan pemutihan.

“PKB ini akan terdongkrak dengan adanya program pemberian insentif pajak serta pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak alias pemutihan. Sejauh ini animo masyarakat cukup besar dalam memanfaatkannya,” jelasnya.

Diskon dan pemutihan sanksi ini, menurut dia, selain meningkatkan gairah wajib pajak, juga memberikan keringanan bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. “Peningkatan pendapatan juga didukung dengan masuknya kendaraan luar provinsi ke Jatim. Kenaikan target BBNKB juga akan didorong dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk pembebasan PPNBM,” katanya.

Lebih lanjut Abimanyu mengatakan, kenaikan PKB dan BBNKB juga dilakukan dengan memaksimalkan layanan pembayaran pajak. Semua layanan Samsat Keliling kini telah beroperasi kembali untuk mengingatkan wajib pajak door to door. “Insya Allah, dengan sisa waktu yang ada kenaikan target akan tercapai,” pungkasnya. (mus/rek)


SURABAYA – Program pemutihan dan insentif pajak daerah tahun 2021 digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 9 September hingga 9 Desember. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat atau wajib pajak (WP). Penerimaan insentif pajak mulai 9 September hingga 12 Oktober mencapai Rp 672,9 miliar.

“Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur sudah memberikan diskon 20 persen untuk roda dua dan 10 persen untuk roda empat. Sehingga, total diskon sebanyak Rp 81.558,260.439,” ujar Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jatim M Purnomo Sidi kepada Radar Surabaya, Kamis (14/10).

Purnomo menguraikan, total WP yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak sebanyak 1.552.127 orang. Dengan rincian roda dua sebanyak 1.304.490 WP dan  247.637 WP untuk roda empat. Adapun pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN) serta penerimaan pokok PKB, total penerimaan sebanyak Rp 275.872.242.000. Dengan rincian: sebanyak Rp 48.232.760 950 untuk pembebasan BBN II dan Rp 227.639.481.050 untuk pembebasan denda.

“WP yang memanfaatkan pembebasan BBN II ini sebanyak 57.676. Sedangkan untuk pembebasan denda dimanfaatkan 541.728 WP,” katanya.

Purnomo menambahkan, kendaraan luar Provinsi Jawa Timur yang didaftarkan di Jawa Timur sebanyak 5.481 WP. Dengan rincian  427 roda dua dan 5.054 roda empat. Sehingga,  penerimaan total mencapai Rp 11.100.557.300. “Sedangkan denda yang dibebaskan total mencapai Rp 7.009.165.100,” katanya.

Sebelumnya Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Poncoatmojo mengatakan, target penerimaan pajak di Pemprov Jatim mengalami kenaikan mencapai Rp 1,05 triliun dari target APBD murni tahun ini sebesar Rp13,19 triliun. Kenaikan ini setelah disepakatinya Perubahan APBD tahun 2021.

Abimanyu optimistis dapat mencapai target menyusul sejumlah program dan kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Misalnya, target PKB dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 6,4 triliun atau naik Rp 500 miliar,” katanya.

Menurut dia, BBNKB juga mengalami kenaikan target dari Rp 2,55 triliun menjadi Rp 3,15 triliun. Selisih kenaikannya mencapai Rp 600 miliar dari APBD murni. Kenaikan target ini juga diyakini dapat terdorong dengan kebijakan pemutihan.

“PKB ini akan terdongkrak dengan adanya program pemberian insentif pajak serta pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak alias pemutihan. Sejauh ini animo masyarakat cukup besar dalam memanfaatkannya,” jelasnya.

Diskon dan pemutihan sanksi ini, menurut dia, selain meningkatkan gairah wajib pajak, juga memberikan keringanan bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. “Peningkatan pendapatan juga didukung dengan masuknya kendaraan luar provinsi ke Jatim. Kenaikan target BBNKB juga akan didorong dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk pembebasan PPNBM,” katanya.

Lebih lanjut Abimanyu mengatakan, kenaikan PKB dan BBNKB juga dilakukan dengan memaksimalkan layanan pembayaran pajak. Semua layanan Samsat Keliling kini telah beroperasi kembali untuk mengingatkan wajib pajak door to door. “Insya Allah, dengan sisa waktu yang ada kenaikan target akan tercapai,” pungkasnya. (mus/rek)


Most Read

Berita Terbaru