alexametrics
33 C
Surabaya
Friday, October 22, 2021

Warga Surabaya Diminta Tak Sungkan Laporkan Anak Putus Sekolah

SURABAYA – Sudah lebih dari setahun setengah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk. Tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi hampir pada seluruh elemen kehidupan masyarakat. Seperti  peningkatan pengangguran, disusul dengan kesulitan ekonomi yang salah satunya berdampak pada anak-anak yang terpaksa putus sekolah.

Bertepatan dengan pembahasan R-APBD 2022, sehingga pemerintah kota Surabaya memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD yang diutamakan untuk pendidikan sebesar 21,9 persen.

Oleh karena itu anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono meminta warga Surabaya yang masih belum sekolah atau putus sekolah untuk segera melaporkan agar segera mendapatkan intervensi pendidikan.

“Memang jika di logika, perlambatan ekonomi di masyarakat ini kemudian dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP maupun keperluan lainnya. Namun, permasalahan terkait anak putus sekolah ini krusial sekaligus rumit,” kata Ketua Fraksi PSI Kota Surabaya ini, Rabu (13/10).

Menurut Tjutjuk, permasalahan anak putus sekolah di Surabaya rumit karena tidak ditemukan data pelaporan anak yang putus. Bahkan dari tahun 2016-2020, data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyebut tidak ada anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Surabaya.

“Meski data menunjukkan tidak ada anak yang putus sekolah, namun kita juga tidak bisa menutup mata dan menganggap keadaan di lapangan sedang baik-baik saja. Jangan sampai kita kecolongan. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan kinerja Dispendik yang terus menyisir keberadaan anak putus sekolah,” tegasnya.

Tahun depan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 47,7 miliar untuk beasiswa anak SMA/SMK, serta santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beasiswa ini kemudian nantinya direalisasikan dalam bentuk seragam maupun SPP bagi siswa. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali kepada warga Surabaya untuk tidak sungkan dalam melaporkan apabila ada anak yang putus sekolah.

“Dalam APBD 2022 saja, pemerintah mengutamakan alokasi dana untuk pendidikan. Artinya, dananya ada. Kalau memang ada anak yang putus sekolah di Surabaya, kita pasti akan sekolahkan dan tidak mungkin ditelantarkan. Kita harus betul-betul memanfaatkan ini dengan menghasilkan generasi yang berkualitas,” ucapnya.

Sementara itu, bantuan pendidikan yang diberikan pemkot tidak hanya menyasar siswa SMA/SMK negeri dan swasta. Jenjang  madrasah aliyah (MA) yang berada di lingkup pondok pesantren juga menjadi perhatian pemkot. Syaratnya siswa yang bersangkutan harus warga Surabaya dan terdaftar dalam keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Yang mondok pun kalau masuk daftar MBR pemerintah secara otomatis akan kita berikan bantuan,” jelas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Awalnya, memang ada pemikiran kalau pemberian bantuan hanya diberikan ke siswa SMA/SMK saja. Namun Eri menegaskan, status kelembagaan tidak boleh dibeda-bedakan. Selama yang bersangkutan termasuk dalam MBR, maka para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren juga berhak mendapat bantuan. Itu supaya kualitas pendidikan menjadi lebih maksimal dan merata.

“Pemerintah harus hadir di sana. Tidak boleh tidak,” pungkasnya. (rmt/nur)


SURABAYA – Sudah lebih dari setahun setengah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk. Tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi hampir pada seluruh elemen kehidupan masyarakat. Seperti  peningkatan pengangguran, disusul dengan kesulitan ekonomi yang salah satunya berdampak pada anak-anak yang terpaksa putus sekolah.

Bertepatan dengan pembahasan R-APBD 2022, sehingga pemerintah kota Surabaya memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD yang diutamakan untuk pendidikan sebesar 21,9 persen.

Oleh karena itu anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono meminta warga Surabaya yang masih belum sekolah atau putus sekolah untuk segera melaporkan agar segera mendapatkan intervensi pendidikan.

“Memang jika di logika, perlambatan ekonomi di masyarakat ini kemudian dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP maupun keperluan lainnya. Namun, permasalahan terkait anak putus sekolah ini krusial sekaligus rumit,” kata Ketua Fraksi PSI Kota Surabaya ini, Rabu (13/10).

Menurut Tjutjuk, permasalahan anak putus sekolah di Surabaya rumit karena tidak ditemukan data pelaporan anak yang putus. Bahkan dari tahun 2016-2020, data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyebut tidak ada anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Surabaya.

“Meski data menunjukkan tidak ada anak yang putus sekolah, namun kita juga tidak bisa menutup mata dan menganggap keadaan di lapangan sedang baik-baik saja. Jangan sampai kita kecolongan. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan kinerja Dispendik yang terus menyisir keberadaan anak putus sekolah,” tegasnya.

Tahun depan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 47,7 miliar untuk beasiswa anak SMA/SMK, serta santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beasiswa ini kemudian nantinya direalisasikan dalam bentuk seragam maupun SPP bagi siswa. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali kepada warga Surabaya untuk tidak sungkan dalam melaporkan apabila ada anak yang putus sekolah.

“Dalam APBD 2022 saja, pemerintah mengutamakan alokasi dana untuk pendidikan. Artinya, dananya ada. Kalau memang ada anak yang putus sekolah di Surabaya, kita pasti akan sekolahkan dan tidak mungkin ditelantarkan. Kita harus betul-betul memanfaatkan ini dengan menghasilkan generasi yang berkualitas,” ucapnya.

Sementara itu, bantuan pendidikan yang diberikan pemkot tidak hanya menyasar siswa SMA/SMK negeri dan swasta. Jenjang  madrasah aliyah (MA) yang berada di lingkup pondok pesantren juga menjadi perhatian pemkot. Syaratnya siswa yang bersangkutan harus warga Surabaya dan terdaftar dalam keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Yang mondok pun kalau masuk daftar MBR pemerintah secara otomatis akan kita berikan bantuan,” jelas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Awalnya, memang ada pemikiran kalau pemberian bantuan hanya diberikan ke siswa SMA/SMK saja. Namun Eri menegaskan, status kelembagaan tidak boleh dibeda-bedakan. Selama yang bersangkutan termasuk dalam MBR, maka para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren juga berhak mendapat bantuan. Itu supaya kualitas pendidikan menjadi lebih maksimal dan merata.

“Pemerintah harus hadir di sana. Tidak boleh tidak,” pungkasnya. (rmt/nur)


Most Read

Berita Terbaru