SURABAYA – Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 31 Desember 2021 lalu sejumlah 1.010.000 juta jiwa. Data ini meningkat dari tahun 2020 ke 2021, yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
Jumlah tersebut terus dilakukan pembaruan sehingga warga Surabaya bisa mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya. Termasuk nantinya update data MBR akan dilakukan oleh masyarakat.
Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kepada seluruh pendamping Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Pahlawan agar dapat menyamakan persepsi dan menghilangkan sekat perbedaan. Dia berharap, seluruhnya dapat menjadi satu bagian dalam upaya mensejahterakan warga Kota Surabaya.
“Selama ini mereka melakukan survei sendiri-sendiri dan mulai hari ini saya ingin jadi satu. TKSK, BPNT (sekarang BST), dan petugas pemkot itu bisa turun bersama. Jadi tidak melakukan survei sendiri-sendiri, sehingga teman-teman menjadi satu bagian,” kata Wali Kota Eri, kemarin.
Eri berharap, meski sentuhan atau jenis bansos yang diberikan pemerintah berbeda, tapi data yang disasar atau keluarga penerima manfaat (KPM) orangnya sama. Sehingga pendamping bansos antara satu dan lainnya memiliki satu data penerima manfaat yang sama. “Jadi sudah cukup jangan mlaku dewe-dewe (berjalan sendiri-sendiri),” imbaunya.
Eri memastikan akan melibatkan masyarakat dalam update data penerima bansos. Nantinya, data dari hasil survei dan verifikasi pendamping bansos sebelumnya, akan ditempel di setiap balai RW dan kelurahan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat, mengontrol maupun mengusulkan perubahan. Warga dan pengurus RT/RW, akan diberikan waktu sebelum data itu diteken dan disetujui bersama.
“Insya Allah data yang sudah dicek ditaruh balai RW dulu pada hari Minggu. Kalau tidak ada perubahan dari RT/RW atau warga, nanti setelah itu ditempel lagi sampai Kamis. Nah, setelah itu semuanya teken, mulai pendamping PKH, BPNT, TKSK, camat dan lurah. Sehingga data ini sama, setelah itu kita sentuh,” jelasnya.
Di samping itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik, pemkot juga berencana menempel stiker rumah setiap KPM. Dengan begitu diharapkan, masyarakat juga bisa menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran. “Rumahnya (KPM) kita juga berikan stiker, di situ bisa tahu apakah tepat sasaran atau tidak,” ujarnya.
Eri menegaskan, hal tersebut tidak akan membuat malu KPM. Justru yang membuat malu, menurutnya ketika bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Makanya langkah itu diambil agar masyarakat lain juga bisa menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sesuai dan sudah tepat sasaran.
“Yang jadi malu adalah ketika pemerintah memberikan bansos tidak tepat sasaran. Karena itu saya ingin semua bisa dilihat, bisa dikontrol masyarakat, kalau keliru atau salah, ya dibenarkan,” ujarnya.
Bagi dia, pihaknya tidak akan bisa sempurna kalau hanya kerja sendiri. Makanya dia mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi, mengontrol maupun mengusulkan data calon penerima bansos. “Jadi ditempel di balai RW biar dikoreksi warga. Kalau ternyata datanya salah atau jumlahnya turun, naik, ya kita ubah. Makanya bareng-bareng, karena ini juga untuk jangka panjang,” pungkasnya. (rmt/nur)
