SURABAYA – Pemprov Jawa Timur dipastikan tidak akan menerima pegawai tidak tetap (PTT) meskipun tahun ini ada 198 pegawai negeri sipil yang masuk batas usia pensiun. Jumlah PTT yang ada saat ini dianggap sudah cukup.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan, per Februari 2023, pegawai di Pemprov Jatim mencapai 79.852 orang. Rinciannya, 53.032 pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan 26.820 bukan ASN.
Nah, di antara 53.032 ASN itu, menurut Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, sebanyak 1.387 calon PNS, 42.063 PNS, 9.080 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, PPPK teknis 59 orang, dan PPPK kesehatan 443 orang.
Sementara itu, dari 26.820 pegawai non-ASN, rinciannya PTT dengan perjanjian kerja (PK) 9.785 orang, guru tidak tetap (GTT) dispendik 7.457 orang dan PTT dispendik 9.578 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah PTT di Pemprov Jatim sebanyak 19.363 orang.
“Tidak hanya PTT, CPNS sementara waktu juga belum ada penerimaan. Kecuali ada formasi khusus dari pusat untuk kita,” terang Yuyun.
Jika PTT ditambah, Yuyun menegaskan, konsekuensinya pasti harus menambah alokasi anggaran. “Artinya, beban APBD akan bertambah seiring bertambahnya PTT,” pungkasnya. (mus/rek)
SURABAYA – Pemprov Jawa Timur dipastikan tidak akan menerima pegawai tidak tetap (PTT) meskipun tahun ini ada 198 pegawai negeri sipil yang masuk batas usia pensiun. Jumlah PTT yang ada saat ini dianggap sudah cukup.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan, per Februari 2023, pegawai di Pemprov Jatim mencapai 79.852 orang. Rinciannya, 53.032 pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan 26.820 bukan ASN.
Nah, di antara 53.032 ASN itu, menurut Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, sebanyak 1.387 calon PNS, 42.063 PNS, 9.080 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, PPPK teknis 59 orang, dan PPPK kesehatan 443 orang.
Sementara itu, dari 26.820 pegawai non-ASN, rinciannya PTT dengan perjanjian kerja (PK) 9.785 orang, guru tidak tetap (GTT) dispendik 7.457 orang dan PTT dispendik 9.578 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah PTT di Pemprov Jatim sebanyak 19.363 orang.
“Tidak hanya PTT, CPNS sementara waktu juga belum ada penerimaan. Kecuali ada formasi khusus dari pusat untuk kita,” terang Yuyun.
Jika PTT ditambah, Yuyun menegaskan, konsekuensinya pasti harus menambah alokasi anggaran. “Artinya, beban APBD akan bertambah seiring bertambahnya PTT,” pungkasnya. (mus/rek)
