alexametrics
28 C
Surabaya
Wednesday, August 10, 2022

Pemprov Jatim Larang Peredaran Daging Anjing, Diancam 1-5 Tahun Penjara

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang peredaran daging anjing, termasuk mengkonsumsi daging anjing. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (8/4).

“Berdasarkan undang-undang, tidak hanya larangan memakan daging, namun peredaran daging yang tidak memiliki sertifikat veteriner itu dilarang. Dalam hal ini karena tidak ada di undang-undang pangan, tidak mungkin bisa menerbitkan sertifikat veteriner untuk daging anjing,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Jatim memang belum membuat perda terkait larangan peredaran dan konsumsi daging anjing. Meski demikian, sudah ada payung hukum yang jelas terkait larangan mengkonsumsi daging anjing.

“Karena sudah ada undang-undang dan surat instruksi kita mengacu ke itu. Saya tanya Kapolrestabes Surabaya, landasannya sudah jelas dan juga diterbitkan dinas peternakan,” kata Emil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, pasal 89 (2), setiap orang yang mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular atau terduga ke daerah bebas dipidana 1-5 tahun penjara dan sanksi Rp 150 juta sampai Rp 1 miliar.

“Proses pemotongan anjing umumnya dilakukan dengan cara-cara yang menyakitkan dan menganiaya sehingga melanggar UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 pasal 66 dan 67,” tegas Emil.

Emil mengatakan, memutus rantai peredaran daging anjing memerlukan kerja sama semua pihak. Ia berkomtimen Jatim secepatnya akan bebas dari daging anjing. “Ini namanya pentahelix, pemerintah, komunitas pecinta hewan, kesehatan, media, ada dunia usaha dan akademisi. Kalau semua klop upaya membebaskan Jatim dari peredaran daging anjing bisa kita capai,” tegasnya.

Aktivis Animals Hope Shelter Christian Joshua Pale mengaku menemukan empat tempat penjagalan anjing di Jatim. Yakni, Surabaya, Blitar, Lumajang, dan Madiun. “Peredaran dan perdagangan daging anjing di Jatim ini hasil investigasi disuplai atau dikirim ke Solo dan beberapa daerah di Jawa Tengah,” jelasnya. (mus/rek)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang peredaran daging anjing, termasuk mengkonsumsi daging anjing. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (8/4).

“Berdasarkan undang-undang, tidak hanya larangan memakan daging, namun peredaran daging yang tidak memiliki sertifikat veteriner itu dilarang. Dalam hal ini karena tidak ada di undang-undang pangan, tidak mungkin bisa menerbitkan sertifikat veteriner untuk daging anjing,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Jatim memang belum membuat perda terkait larangan peredaran dan konsumsi daging anjing. Meski demikian, sudah ada payung hukum yang jelas terkait larangan mengkonsumsi daging anjing.

“Karena sudah ada undang-undang dan surat instruksi kita mengacu ke itu. Saya tanya Kapolrestabes Surabaya, landasannya sudah jelas dan juga diterbitkan dinas peternakan,” kata Emil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, pasal 89 (2), setiap orang yang mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular atau terduga ke daerah bebas dipidana 1-5 tahun penjara dan sanksi Rp 150 juta sampai Rp 1 miliar.

“Proses pemotongan anjing umumnya dilakukan dengan cara-cara yang menyakitkan dan menganiaya sehingga melanggar UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 pasal 66 dan 67,” tegas Emil.

Emil mengatakan, memutus rantai peredaran daging anjing memerlukan kerja sama semua pihak. Ia berkomtimen Jatim secepatnya akan bebas dari daging anjing. “Ini namanya pentahelix, pemerintah, komunitas pecinta hewan, kesehatan, media, ada dunia usaha dan akademisi. Kalau semua klop upaya membebaskan Jatim dari peredaran daging anjing bisa kita capai,” tegasnya.

Aktivis Animals Hope Shelter Christian Joshua Pale mengaku menemukan empat tempat penjagalan anjing di Jatim. Yakni, Surabaya, Blitar, Lumajang, dan Madiun. “Peredaran dan perdagangan daging anjing di Jatim ini hasil investigasi disuplai atau dikirim ke Solo dan beberapa daerah di Jawa Tengah,” jelasnya. (mus/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/