SIDOARJO-Dari 989.563 pekerja di Kota Delta tercatat 527.677 orang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebanyak 449.085 pekerja penerima upah (PU). Selain itu ada 32.537 pekerja bukan penerima upah. Mereka adalah peserta mandiri seperti pedagang bakso. Sedangkan 46.055 lainnya adalah pekerja konstruksi.
Jumlah ini baru sekitar 53,32 persen. BPJS Ketenagarkerjaan menargetkan 80 persen tahun ini pekerja Sidoarjo bisa tercover jaminan tersebut.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Muhyidin berharap, dukungan masyarakat dan media massa untuk mendorong kesadaran warga Sidoarjo untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. “Selain itu untuk memaksimalkan kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo,” katanya.
Muhyidin menyampaikan, peningkatan manfaat dari program BPJAMSOSTEK yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019 lalu. “Pemerintah terus berusaha meningkatan perlindungan yang optimal untuk pekerja Indonesia melalui evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan,” imbuh Muhyidin. (rpp/vga)
SIDOARJO-Dari 989.563 pekerja di Kota Delta tercatat 527.677 orang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebanyak 449.085 pekerja penerima upah (PU). Selain itu ada 32.537 pekerja bukan penerima upah. Mereka adalah peserta mandiri seperti pedagang bakso. Sedangkan 46.055 lainnya adalah pekerja konstruksi.
Jumlah ini baru sekitar 53,32 persen. BPJS Ketenagarkerjaan menargetkan 80 persen tahun ini pekerja Sidoarjo bisa tercover jaminan tersebut.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Muhyidin berharap, dukungan masyarakat dan media massa untuk mendorong kesadaran warga Sidoarjo untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. “Selain itu untuk memaksimalkan kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo,” katanya.
Muhyidin menyampaikan, peningkatan manfaat dari program BPJAMSOSTEK yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019 lalu. “Pemerintah terus berusaha meningkatan perlindungan yang optimal untuk pekerja Indonesia melalui evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan,” imbuh Muhyidin. (rpp/vga)
