
SIDOARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo harus kembali memutar otak untuk melakukan berbagai penyesuaian anggaran. Karena, upaya pengajuan penambahan anggaran ke Pemkab Sidoarjo tidak bisa dilakukan.
Ketua KPU Sidoarjo M Iskak menguraikan, upaya penambahan anggaran itu kandas setelah turunnya Permendagri No 41 tentang pendanaan Pilkada 2020.
“Intinya bahwa KPU dalam revisi anggaran tidak bisa mengubah pagu awal. Jadi tidak boleh minta lagi kepada pemerintah daerah,” terangnya.
Karena itulah, pihaknya harus melakukan berbagai penyesuaian agar menghemat anggaran. Berbagai pos anggaran yang dirasa bisa dipangkas akan dialihkan ke pos anggaran yang lebih penting.
Misalnya untuk penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Meski pemkab bermurah hati, namun kami juga tidak bisa menerimanya,” sebut M Iskak
Padahal, dalam pelaksanaan Pilkada nantinya KPU juga harus dihadapkan dengan penyesuaian protokol kesehatan. Mulai dari penyediaan alat kesehatan, bilik khusus, penyediaan Alat Pengaman Diri (APD), thermo gun, hingga vitamin atau rapid test bagi penyelenggara pemilu.
Kini, KPU hanya bisa berharap pada alokasi dari APBN. “Untuk penyesuaian protokol kesehatan diupayakan akan dibiayai dengan APBN,” imbuhnya.
Kendati demikian, M Iskak juga tetap optimis pelaksanaan Pilkada di Kota Delta dapat berjalan dengan lancar. Dia bersama anggota dan seluruh penyelenggara yang ada akan bekerja maksimal untuk menuntaskan pekerjaannya. (son/vga)
