
SIDOARJO - Tunggakan tagihan BPJS Kesehatan di Sidoarjo tahun 2020 hingg kini mencapai Rp 94,3 miliar. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Sri Mugirahayu, dalam pertemuannya dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Kamis (18/9) kemarin.
Dia mengungkapkan, tunggakan itu dihitung dari seluruh kelas yang ada. Untuk kelas I yang mengcover 24,8 ribu jiwa mencapai Rp 35,01 miliar. Kelas II mengcover 40,5 ribu jiwa mencapai Rp 33 miliar. Sedangkan kelas III mengcover 96,9 ribu jiwa mencapai Rp 26,2 miliar. "Itu tagihan sejak tahun 2014. Jadi jumlahnya memang banyak," urainya.
Pihaknya berharap, masyarakat juga dapat melunasi kewajiban tunggakan itu. Hal itu juga untuk kepentingan masyarakat agar bisa menikmati fasilitas layanan kesehatan yang ada. "Kalau ada tunggakan, kartu tidak bisa digunakan. Jadi harus dilunasi terlebih dahulu," paparnya.
Di samping soal tunggakan, permasalahan lain yang dihadapi BPJS adalah soal singkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terdapat 110 Ribu data DTKS yang tidak masuk dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah atau tidak valid. Di Sidoarjo total masyarakat yang masuk dalam DTKS berjumlah 457 Ribu.
"Saat ini yang menjadi peserta BJPS dari DTKS kurang lebih 347 ribu. Sisanya itu karena NIK tidak valid. Untuk verifikasi data tersebut kami sudah bekerjasama dengan Adminduk sejak 2017,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradono menyarankan perlunya perbaikan data yang dilakukan dari bawah. Artinya juga melibatkan pihak desa karena yang mengetahui kondisi realnya. "Solusinya DTKS diperbarui dari bawah," terangnya.
Sependapat dengan hal itu, Bangun Winarso juga menyarankan agar validasi data urgent segera dilakukan. Apalagi yang berkaitan dengan bantuan yang sudah dicover oleh pemerintah.
"Jangan sampai ada masyarakat tidak tahu hak nya dan belum mendapat kartu. Padahal pemerintah daerah ataupun pusat sudah membayar ke BPJS," terangnya. (son/vga)
