
SIDOARJO – Penyebaran pandemi covid-19 di Surabaya Raya yakni di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik masih tinggi jadi pertimbangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperpanjang 14 hari lagi. Perpanjangan berlaku hingga 25 Mei 2020.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan sejumlah langkah yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada keluarga kurang mampu. Salah satunya antisipasi untuk dampak sosial ekonomi dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak.
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan jumlah Kepala Keluarga (KK) di kabupaten Sidoarjo ada 639 ribu KK dan yang akan mendapatkan bantuan sekitar 68 persen atau ada 450 ribu KK.
Tidak mungkin semua APBD total difokuskan untuk penanggulangan covid-19. Meski demikian, Cak Nur menjamin semua masyarakat berpenghasilan rendah dan berdampak akan mendapatkan bantuan sosial dari berbagai lapisan. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
"Petunjuk Kemenkeu, kami harus mengurangi belanja barang dan jasa 50 persen. Padahal kami sudah punya SILPA. Keinginan kami, kebutuhan untuk menanggulangi covid-19 ini dipenuhi semua, tapi pembangunan kan ya harus tetap jalan," katanya.
Wabup yang akrab disapa Cak Nur ini meminta pengertian dari masyarakat karena bansos tersebut tidak bisa semuanya turun bersamaan. Perpanjangan PSBB ini akan benar-benar berdampak signifikan untuk penurunan kasus covid-19 di Sidoarjo, sehingga tidak akan ada perpanjangan lagi, PSBB jilid tiga.
Sebab diakui Cak Nur target menurunkan 30 persen kasus covid-19 saat PSBB jilid satu. Angka kasus konfirmasi positif setiap harinya selalu bertambah.
Berbagai upaya sudah dilakukan. Salah satu rapid test dilakukan di pasar-pasar, karena di sejumlah pasar ditemukan pedagang positif terpapar virus corona dan setelah dilakukan rapid test, ternyata juga ada beberapa pedagang yang reaktif. Termasuk pada masyarakat yang nekad keluyuran diatas batas jam malam. Pukul 21.00 hingga 04.00.
Sementara itu Kapolres Sidoarjo Kombespol Sumardji mengatakan tingkat kesadaran masyarakat di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Waru dan Taman masih kurang. Kecamatan Waru memang luar biasa penyebarannya.
"Sehingga, ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana pada PSBB tahap dua nanti, dua wilayah itu harus diperketat dan masyarakatnya diajak lebih sadar. Supaya penyebaran Korona tidak semakin parah di sana," ujar Sumardji.
Tentu polisi tidak bisa sendirian. Kapolres mengajak pemerintah, tokoh masyarakat, dan semua elemen untuk bersama-sama menekan penyebaran covid-19 di Sidoarjo. Sehingga pihak kepolisian juga berharap ada revisi terhadap Perbup Sidoarjo pada PSBB tahap dua. Termasuk dalam hal pemberian sanksi kepada warga yang melanggar supaya ada efek jera.
Menurut Kapolres, berdasar evaluasi yang dilakukan pada PSBB tahap pertama, daerah yang pembahasannya ketat terbukti lebih efektif. (rpp/rud)
