Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dampak Rapid Test di Masjid Bluru, Dewan Desak Revisi Perbup PSBB

A
Penulis: Administrator❯
Dampak Rapid Test di Masjid Bluru, Dewan Desak Revisi Perbub PSBB
Dampak Rapid Test di Masjid Bluru, Dewan Desak Revisi Perbub PSBB

SIDOARJO - DPRD Sidoarjo mendesak aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sidoarjo diselaraskan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Hal itu untuk mengefektifkan pelaksanaan PSBB di Kota Delta.


Anggota DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, kejadian di Masjid Al Ikhlas, Desa Bluru menjadi salah satu pendasaran untuk revisi regulasi yang ada di Peraturan Bupati No 32 tentang pedoman PSBB.


Dalam pasal 11 dijelaskan kegiatan ibadah yang tidak diperkenankan adalah masjid yang berada di pinggir jalan atau dengan jamaah yang heterogen. “Di Bluru bukanlah masjid yang ada di pinggir jalan, namun masjid yang justru ada di dalam komplek perumahan,” katanya.


"Secara regulasi kami juga meminta agar perbup 32 disesuaikan dengan Permenkes Nomor 9. Kejadian di Masjid Al Ikhlas Bluru juga dapat menguatkan perubahan perbup tersebut," imbuh politisi PAN itu.


Anggota DPRD Wisnu Pradono juga sepakat untuk menyelaraskan pedoman PSBB di Sidoarjo dengan Permenkes No 9. Permasalahan masjid di Bluru juga terjadi di Kelurahan Bungurasih.


Setelah sempat dilakukan rapid test, ada sejumlah jamaah yang hasilnya reaktif. "Harus maksimal kalau PSBB. Pedoman Permenkes jelas, kegiatan ibadah dilakukan di rumah. Tapi tetap jangan nantinya kegiatan ibadah dianggap jadi sumber penyebaran. Itu tidak baik," terangnya.


Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Subandi menambahkan, PSBB yang diterapkan dengan perbub masih kurang maksimal. Masyarakat juga masih banyak yang tidak menaati protokol kesehatan. "Para kiai juga harus paham kondisi sekarang, kesehatan harus diutamakan. Kasihan para tenaga medis," tegasnya. (son/vga)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer