
SIDOARJO-Pemkab Sidoarjo menindaklanjuti pertemuan atas kesepakatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik kemarin, di Pendapa Delta Wibawa. Sejumlah pertimbangan yang belum diatur oleh Pemprov Jawa Timur, akan diperkuat melalui Perbup.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan PSBB ini bukanlah lockdown. "Dalam artian keleluasaan yang dibatasi. Rencananya 14 hari," tegasnya.
Dari sisi ekonomi, pemkab berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo "Terkait pabrik yang ada. Kita buat kebijakan jangan sampai pabrik jadi bangkrut selesai PSBB. Kami petakan," imbuhnya.
Cak Nur menyebut kalau pabrik itu mampu mengistirahatkan karyawannya selama masa PSBB 14 hari, atau mampu membayar 50 persen upah pegawai, harus dikomunikasikan. "Kalau hari ini tidak sampai PHK saja sudah alhamdulillah," terangnya.
Dari sekian perusahaan yang ada di Sidoarjo, perusahaan energi, alat kesehatan, dan penghasil pangan tetap harus jalan. Kemudian, jalan protokol, umum dan nasional tetap seperti biasa. Tapi begitu masuk ke wilayah permukiman perlu ada pembatasan. "PSBB harus ada perubahan. SOP kita ketat. Masyarakat wajib pakai masker saat keluar rumah," ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Bachrul Amig mengungkapkan skema pengaturan kendaraan sudah disiapkan. Seperti ojek online hanya boleh mengangkut barang, penerapan physical distancing seperti di mobil pribadi dan angkutan umum. "Tetap wajib pakai masker," tandasnya. (rpp/nis)
