
SIDOARJO-Sejumlah pihak ikut terlibat dalam pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus Covid-19. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo. Komisi D DPRD Sidoarjo menyarankan adanya pembentukan satgas khusus pencegahan dan penanganan virus corona itu.
Kemarin (6/3), Komisi D DPRD Sidoarjo melakukan hearing dengan pihak Dinkes Sidoarjo beserta pihak RSUD Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, Dinkes dan RSUD diminta memaparkan kesiapannya dalam pencegahan maupun penanganan virus. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, SDM, hingga anggaran disampaikan.
Dari pemaparan yang ada, Komisi D menyarankan adanya pembentukan satgas khusus menangani permasalahan yang sudah mendunia itu. “Perlu penanganan yang komperhensif, tidak bias hanya dari Dinkes atau rumah sakit saja. Sehingga perlu ada satgas yang fokus,” terang Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori.
Politisi PKB itu juga menyarankan adanya dikresi anggaran untuk penanganan dan pencegahan fenomena Covid-19 itu. Hal itu untuk mengatasi permasalahan anggaran yang memang belum ada alokasi anggaran khusus perihal tersebut.
Dalam kesempatan itu juga, Dhamroni juga mengajak masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu paknik. Menurut dia, fenomena Covid-19 banyak beredar di media sosial. Tentu informasi yang masuk belum sepenuhnya benar. “Masyarakat jangan cepat percaya informasi dari medsos,” pungkasnya.
Perihal kurangnya ketersedian sarana dan prasarana juga disampaikan Qudrotin, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Sidoarjo. “Stok masker kami masih ada, namun untuk hazmat di puskesmas belum ada,” katanya.
Sementara itu, Wasis Nupikso, Ketua Penanganan Covid-19 RSUD Sidoarjo mengungkapkan, masyarakat juga tidak bisa bebas melakukan pemeriksaan kondisi tubuh perihal virus tersebut. Namun harus mengikuti prosedur atau alur yang ada. “Prosedurnya harus dicek riwayat perjalanan luar negeri di lokasi terdampak, atau interaksi dengan WNA terdampak. Selain itu, laboraturium sample virus Covid-19 juga bukan laboraturium biasa,” terangnya. (son/nis)
