Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Nawari menjelaskan, PAD pasar didapat dari akumulasi retribusi harian, pemakaian tempat kembali, restribusi pemakaian, retribusi pemanfaatan fasilitas negara serta retribusi balik nama.
Retribusi harian terbesar di peringkat pertama masih diduduki Pasar Larangan Rp 2,4 miliar. Diikuti Pasar Porong Rp 2,1 miliar. Pasar Krian Rp 1,8 miliar. Pasar Taman Rp 1,7 miliar dan Pasar Wadungasri Rp 736 juta.
“Sedangkan pendapatan lain-lain yang paling tinggi dari pemakaian kembali pembayaran stan. Total Rp 3,6 miliar,” jelasnya.
Selama 2019 pihaknya melakukan usaha penyisiran dengan operasi terhadap pemakaian stand yang menunggak pembayaran. Selain itu, Nawari juga melakukan pendekatan secara persuasif dengan para pedagang. Cara ini ternyata efektif.
“Seluruh pembayaran langsung ke bank, tidak lagi ilegal perseorangan. Uang pasti masuk ke negara,” tegas penghobi badminton itu.
Lebih lanjut, Nawari menjelaskan bidang pasar saat ini tengah mengupayakan peralihan tarif sewa kios, los atau toko di seluruh pasar tradisional.
Memakai acuan dari Perbup nomor 22 tahun 2017. Perubahan dari Perda nomor 7 tahun 2012. Hak pemakaian di perbup nomor 22 tahun 2017 sewa per tiga tahun untuk los sekitar Rp 2,5 juta, kios Rp 3 juta dan toko Rp 3,5 juta. Sedangkan perda lama berdasarkan luasan fasilitas per meter persegi. Los Rp 200 ribu, kios Rp 250 ribu, toko Rp 300 ribu per meter persegi.
“Upaya kita ingin menyesuaikan tarif sesuai perbup tersebut. Karena ada yang masih bayar dengan biaya lama,” katanya.
Hal ini masih dilakukan bertahap. “Meninjau lokasi dagang juga. Kalau tempatnya kurang strategis, tidak bisa ditarik retribusi besar,” imbuhnya.
Namun dengan upaya tersebut, Nawari optimistis mampu meningkatkan PAD pasar tahun ini. Dimana target PAD pasar tahun 2020 sebesar Rp 18,5 miliar. (rpp/nis)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
