
SIDOARJO-Tak hanya bagi ASN, badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sidoarjo juga mengingatkan, jika Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga harus bersikap netral. Bawaslu melarang CPNS bawaslu berpolitik praktis. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid.
Menurut dia, bagi anggota atau pengurus partai politik (Parpol), sejak menjadi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Bawaslu diwajibkan menunjukkan surat pengunduran diri, serta menunjukkan keterangan diterimanya pengunduran diri itu.
“Surat itu dari parpol yang diteken oleh pjabat berwenang partai,” katanya.
Surat itu harus ditunjukkan kepada panitia seleksi CPNS bawaslu. Lantas apa konsekuensinya jika melanggar? Haidar menuturkan, jika tak bisa menunjukkan kedua surat tersebut, dapat dibatalkan keikutsertaannya.
Di sisi lain, dalam undang-undang ASN, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Termasuk intervensi parpol. Di dalam undang-undang yang sama kata Haidar, ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus parpol.
Sejumlah aturan tersebut kata Haidar juga tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai manajemen PNS dan peraturan kepala badan kepegawaian negara. Misalnya, PNS harus memenuhi persyaratan bukan anggota atau pengurus parpol.
“Apalagi terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Sidoarjo Muhammad Rasul menjelaskan, bawaslu memang mulai memperketat pengawasan. Menurutnya, menjelang pilkada saat ini kerawanan pelanggaran ASN memang bisa saja terjadi.
Tak hanya terhadap ASN, bawaslu Sidoarjo juga memplototi seleksi anggota badan Ad Hoc. Baik untuk, PPK, PPS hingga KPPS. “Yang paling penting pencegahan dini bisa dilakukan,” katanya. (far/nis)
