
SIDOARJO-Pemkab Sidoarjo melalui badan perencanaan dan pembangunan daerah (BPPD) melakukan sosialisasi penerapan permendagri nomor 70 tahun 2019 dan permendagri nomor 90 tahun 2019. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan dan Pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menuturkan, pihaknya meminta agar pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo harus siap bersaing. Untuk itu, seluruh jajaran OPD diminta untuk lebih inovatif, kreatif dan cepat. “Karena persaingan akan semakin tajam dikarenakan arus komunikasi yang semakin terbuka,” katanya.
Di sisi lain, di dalam peraturan presiden no 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), integrasi integrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam harus dilakukan. Hal itu dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan.
Kendati demikian, sejumlah regulasi menyangkut landasan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) juga sudah diterbitkan. Hal itu tercantum dalam perpres no. 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia. Ada pula peraturan kemendagri seperti PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Tujuannya sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Sidoarjo Heri Susanto mengatakan, keluarnya permendagri nomor 70 tahun 2019 sebagai pengganti permendagri nomor 98 tahun 2018 mengenai sistem informasi pembangunan daerah itu merupakan bentuk dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dengan sistem elektronik. “Saya berharap dalam Sosialisasi ini kita bisa memperdalam implementasi terhadap substansi aturan itu,” ujarnya. (far/nis)
