
SIDOARJO-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo harus lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Pasalnya Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sidoarjo tahun 2019, turun dari A ke BB. Dengan skor 80,4 menjadi 77,3.
Setidaknya dari SAKIP tersebut Kemenpan RB memberikan 10 rekomendasi. Di antaranya penerapan government based organization dengan menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dalam pembangunan organisasi, menyusun peta proses bisnis, mereview kinerja individu yang selaras dengan kinerja instansi.
“Yang terpenting dengan semua rekomendasi dari Kemenpan RB kita laksanakan. Sehingga tahun depan kita bisa naik kelas lagi,” kata Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin.
Selain itu, Kemenpan RB menekankan reformasi birokrasi salah satunya akuntabilitas kinerja. Rabu (29/1) para jajaran OPD tidak lagi menandatangi penetapan perjanjian kerja secara manual. Tetapi sudah tanda tangan secara elektronik semua.
Cak Nur sapaan Nur Ahmad mengungkapkan, penetapan perjanjian kinerja elektronik ini merupakan bentuk komitmen antara pimpinan dengan bawahan dan diteruskan secara berjenjang. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian kinerja ini adalah tanggung jawab pemegang jabatan. Selanjutnya apa yang telah dijanjikan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian kerja PNS. “Saat ini memang perjanjian kinerja kita sudah secara elektronik, saya berharap dengan elektronik ini jangan sampai ada kesalahan, oleh karena itu kalau ada perbaikan tolong segera diperbaiki agar kinerjanya maksimal,” harap Cak Nur. (rpp/vga)
