SIDOARJO-Dari tiga periode bantuan penyediaan air minum dan sanitasi (Pamsimas) yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2014 hingga 2019 sudah ada 79 desa mendapat air minum yang layak.
Di periode tiga Pamsimas 2019, ada 34 desa yang tersebar di delapan kecamatan. Sebanyak 27 desa mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 6,8 miliar. Tujuh desa lain, mendapat kucuran yang didanai APBD Sidoarjo senilai Rp 1,7 miliar.
Ketika desa masuk dalam program Pamsimas, tentunya desa tersebut telah memiliki ketertarikan mengelola dan mendapatkan sumber air minum layak. Kemudian ada seleksi di tingkat kabupaten, baru diusulkan. “Yang penting ada peminatan dulu dari desa. Pembiayaannya sharing APBN dan APBD. Satu banding empat,” kata perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Desi Andriani.
Pemerintah pusat saat sedang mengejar universal access bidang air minum dan sanitasi. Sampai 2020 rencana ada 1.755 desa di Jawa Timur yang mendapat bantuan Pamsimas.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sulaksono menyebutkan, 90 persen desa yang mendapat bantuan Pamsimas, berjalan dengan baik dengan pengelolaan dari Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).
Di tahun 2020 ini, Dinas Perkim CKTR sedang mencari titik sumber air di desa-desa. Sulaksono menambahkan, menjalankan program Pamsimas di Sidoarjo tidak mudah. “Untuk menentukan titik air saja tidak mudah,” jelasnya.
Hal tersebut disebabkan sumber air baku di Sidoarjo yang kurang. KPSPAMS juga belum tentu mau mengelola. Serta keengganan masyarakat mengeluarkan biaya sedikit lebih besar daripada membeli air dari pedagang keliling.
Sulaksono berharap, di tahun 2020 pengadaan air bersih bisa ditunjang lebih jauh oleh PDAM Delta Tirta. “Perkim penyedia jaringan dan distribusi, tapi sumber airnya harus PDAM yang sudah jelas kualitasnya. Selama ini eksploitasi mandiri,” tandasnya. (rpp/nis)
