
SIDOARJO - Pajak hotel, restoran dan tempat hiburan menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah. Ini terlihat pada capaian realisasi tiga pajak tersebut yang melebihi 100 persen hingga 10 Desember 2019 lalu.
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) mencatat target pajak hotel sebesar Rp 16,5 miliar terealisasi 104 persen senilai Rp 18,8 miliar.
Pajak restoran sebesar 114 persen dari target Rp 84,5 miliar tercapai Rp 88,3 miliar. Sedangkan target pajak hiburan Rp 8 miliar, tercapai Rp 8,7 miliar atau terealisasi 109 persen. Angka-angka ini masih bergerak ke atas. Mengingat akhir Desember masih dua minggu lagi.
Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Heru Edy Susanto menjelaskan pajak daerah hotel, resto dan tempat hiburan sebagai penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo.
Dalam rangka menaikkan PAD di tahun 2020, Pemkab Sidoarjo akan memasang 200 alat perekam atau pemantau transaksi objek pajak daerah.
Alat ini biasa disebut dengan tapping box. Sebuah alat merekam atau meng-capture transaksi pada komputer dan printer. “Kami mulai memasang tahun 2016 sebanyak 100 unit,” jelas Heru.
Karena tergolong alat baru, tapping box mempunyai banyak kelemahan terlalu sensitif sehingga mudah untuk disconnect dengan jaringan.
Produsen tapping box yang dipakai Sidoarjo ternyata tutup. “Saya tidak tahu kenapa tutup karena lokasinya di Jakarta,” imbuhnya.
Namun sejak alat perekam transaksi ini dibutuhkan mulai banyak pengembangan untuk merekam transaksi. Ada yang namanya web service, point of sales (POS), mini PC. “Dengan pengalaman tersebut, teman-teman mulai mengembangkan cara pemasangan perekam transaksi,” kata Heru lagi.
Sama halnya dengan tapping box, dalam dunia bisnis POS merujuk dalam pengertian tempat kasir (check-out counter) dengan mesin kasir (cash register). Sesuai dengan namanya, POS merupakan titik penjualan (check-out) tempat di mana transaksi selesai.
POS penjual akan menghitung seluruh jumlah harga yang dibeli konsumen dan memberikan pilihan bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran serta akan mengeluarkan tanda terima untuk transaksi pembelian.
Beragam varian perekam transaksi tersebut, semuanya terhubung pada satu aplikasi.
Sehinga proses transaksi cepat dan sistematis yang berorientasi meningkatkan market interest dan pelayanan terhadap konsumen. Tetapi belum semua hotel, resto dan tempat hiburan memakai alat ini.
Di akhir tahun ini, secara bergantian BPPD memasang tapping box di 50 titik. Tahun depan 150 titik. “Total 200 titik. Bekerjasama dengan bank daerah,” ungkap kepala BPPD Joko Santosa.
Pemasangan alat tersebut akan dipasang di semua wajib pajak termasuk pada 100 alat yang rusak tersebut.
Pengawasan pajak menggunakan tapping box masih diperuntukkan bagi hotel, resto dan tempat hiburan yang pengunjungnya ramai. “Yang besar-besar dulu. Otomatis omsetnya banyak,” jelas Joko.
Sementara itu, pengawasan pajak untuk pedagang kaki lima atau warung makan lainnya tetap dilakukan. Paling tidak dengan omset Rp 6 juta yang kena pajak.
“Kalau restoran, cafe, warung, kantin dan sebagainya yang memakai nota dan alat-alat sederhana akan dipasang alat POS atau semacam cash register online,” jabarnya.
Dengan adanya alat perekam transaksi, pemda dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan.
Pemasangan alat perekam transaksi ini akan mewujudkan transparansi dalam pemungutan pajak, pengusaha dan pemda bisa sama-sama mengetahui, nantinya seluruh obyek pajak hotel, restoran dan hiburan akan di pasang alat perekam. (rpp/nis)

