
SIDOARJO - Daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus dituntaskan tahun ini bertambah panjang. Sebab, tahun lalu baru 12 raperda saja yang tuntas. Sisanya 18 raperda akan dituntaskan tahun ini. Ditambah dengan raperda yang masuk tahun ini, diprediksi kembali tidak tuntas seluruhnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, tahun lalu badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) sudah bekerja maksimal. Namun, hanya bisa menyelesaikan 12 raperda dari 30. Tahun ini dia memprediksi raperda tidak akan semaksimal tahun lalu.
Pria yang akrab disapa Wawan tersebut menjelaskan, tahun ini hampir semua anggota dewan disibukkan dengan kampanye. Anggota dewan yang baru akan dilantik pada Agustus 2019. Sehingga hanya ada waktu enam bulan untuk menyelesaikan raperda. “Tahun politik, banyak kegiatan kampanye pileg,” katanya, Minggu (13/1).
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo Widagdo juga mengakui bahwa sulit untuk menyelesaikan 28 raperda tahun ini. Saat ini propemperda yang masuk ke meja Bapemperda terdiri dari tiga raperda wajib. Yakni APBD, PAK, dan Pertanggungjawaban APBD. Ditambah dengan sembilan raperda inisiatif DPRD, dan raperda usulan eksekutif. Totalnya ada 16 raperda.
Dia menjelaskan, beberapa faktor yang menjadi hambatan adalah kelengkapan raperda, pembentukan pansus, dan waktu kerja dewan. Setiap raperda yang diusulkan harus dilengkapi dengan nota akademis (NA). Penyusunan notaakademis juga membutuhkan waktu. “Dari 28 usulan itu, mayoritas belum memiliki nota akademis. Hanya delapan raperda saja yang sudah ada,” imbuhnya.
Dalam tahun politik ini, Widagdo memprediksi maksimal hanya 10 raperda saja yang akan selesai dijadikan perda. Sebab, proses pembahasan diperkirakan hanya ada enam bulan saja. (nis/rek)
