
SIDOARJO - Pembayaran pembebasan lahan frontage road (FR) dipercepat. Pekan ini ada 15 berkas yang diajukan untuk pembayarannya. Namun masih ada sejumlah warga yang menolak hasil appraisal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, total lahan FR yang sudah dibebaskan berjumlah 19 berkas. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan.
Rencananya, Dinas PUPR akan membayar terlebih dahulu berkas yang sudah disetujui. Totalnya ada 15 berkas yang akan dibayar lusa. Satu berkas di Gedangan dan 14 lainnya di Kecamatan Buduran.
Sigit mengakui, pembebasan lahan memang belum tuntas 100 persen. Masih ada sejumlah warga yang menolak pembebasan lahan tersebut. Pemilik menilai harga yang diberikan terlalu kecil. Tidak sesuai dengan harga di pasaran.
Salah satu desa yang warganya menolak pembayaran yaitu Desa Tebel. Sebagai bentuk protes, pemilik lahan memasang spanduk bernada peringatan. Spanduk itu bertuliskan warga RW IV Tebel menolak penetapan harga appraisal FR. Warga merasa dirugikan.
Sigit menjelaskan, penetapan nilai appraisal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah. Dalam menilai harga lahan, pemkab menunjuk konsultan independen. Harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran. "Penilaiannya murni independen," katanya
Dia melanjutkan, nilai appraisal bersifat final. Sebab, penetapannya sudah berlandaskan sejumlah item. Meski begitu, warga berhak menolak hasil appraisal dengan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN).
Menanggapi penolakan warga Desa Tebel, Sigit menyebutkan pekan ini pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan menggelar pertemuan dengan warga. "Kami akan segera bertemu warga," pungkasnya. (nis/rek)
