Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Ingin Pertahankan Parkir Berlangganan

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Pemkab Ingin Pertahankan Parkir Berlangganan
Pemkab Ingin Pertahankan Parkir Berlangganan

Penolakan terhadap sistem parkir berlangganan oleh lima fraksi di DPRD Sidoarjo bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya dewan sudah memberikan kesempatan pada pemkab untuk memperbaiki program tersebut. Namun hingga saat ini belum juga ada perubahan.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, setiap tahun sistem parkir tersebut selalu mendapatkan sorotan dari dewan. Beberapa kali sistem tersebut dievaluasi. Masalah yang dievaluasi tetap sama, yakni pungutan liar (pungli).
Dewan pun sudah gerah. Sebab, keluhan yang datang tentang pelayanan parkir berlangganan seperti tidak pernah berhenti. Karena itu, dewan memberikan kesempatan pada eksekutif untuk membuat kajian penyelenggaraan parkir. "Hasil kajian akan menjadi dasar keputusan apakah akan diteruskan atau diganti," katanya, Jumat (20/7).
Sayangnya, hingga saat ini pemkab belum memaparkan kajian tersebut. Padalah legislatif sudah berulang kali menagih. Pria yang akrab disapa Wawan tersebut mengatakan, sesuai dengan perjanjian, maka perda parkir berlangganan harus diubah.
Menurut dia, mau tidak mau perda parkir berlangganan harus dicabut. Sembari mengisi kekosongan, penyelenggaraan parkir kembali ke pola lama. Yakni dengan menggunakan karcis. Sementara pemkab harus segera mencari pola lain penyelenggaraan parkir.
Pendapat Wawan itu didukung oleh Wakil Ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono. Menurut dia, parkir berlangganan sudah menyalahi aturan. Warga diminta membayar tiap tahun. Sepeda motor Rp 25 ribu, sedangkan mobil Rp 50 ribu. Namun, di lapangan, jukir tetap menarik uang parkir. “Tarikan itu termasuk pungli,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, pihaknya belum menerima surat penolakan dari lima fraksi itu. Menurut dia, sejauh ini pemkab berupaya memperbaiki pelayanan parkir berlangganan. “Pengawasan jukir diperketat,” ujarnya.
Zaini menjelaskan, program parkir berlangganan sangat menguntungkan pemkab. Sebab pendapatan yang disetorkan ke kasda besar. Tahun kemarin pemasukan yang diberikan mencapai Rp 29 miliar.
Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Sidoarjo Hadi Subiyanto mengatakan, hingga saat ini sistem parkir berlangganan tidak dibenahi. Padahal, setiap tahun dewan meminta eksekutif mengevaluasi parkir berlangganan.
Pemkab juga diminta menindak jukir nakal yang meminta uang parkir pada warga. "Agar ada efek jera, namun tidak juga ada perubahan," katanya.
Untuk itu, dirinya mengusulkan parkir berlangganan dihentikan. Sebab, parkir berlangganan terus menuai keluhan. Warga tidak mendapatkan manfaat. Menurut Hadi, usulan penghentian program itu sudah dirapatkan. Fraksinya sepakat menolak parkir berlangganan. Menurut dia, sejumlah fraksi juga bersikap sama. Ada empat fraksi lain yang mendukung. Yakni PAN, PDIP, PKS-Nasdem, dan Gerindra. Keempat fraksi tersebut sudah satu suara untuk mengganti sistem parkir berlangganan. (nis/rek)


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer