Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Fraksi Minta Parkir Berlangganan Dihapus

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Lima Fraksi Minta Parkir Berlangganan Dihapus
Lima Fraksi Minta Parkir Berlangganan Dihapus

Sistem parkir berlangganan sepertinya tidak akan dilanjutkan lagi. Lima fraksi di DPRD Sidoarjo sepakat menolak sistem tersebut. Penolakan ini karena anggota dewan masih banyak menerima keluhan tentang banyaknya pungutan liar (pungli).


Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan Hadi Subiyanto mengatakan, hingga saat ini sistem parkir tersebut tidak ada pembenahan. Padahal, setiap tahun dewan meminta eksekutif mengevaluasi parkir berlangganan. Pemkab juga diminta menindak jukir nakal yang meminta uang parkir pada warga. “Agar ada efek jera, namun tidak juga ada perubahan,” katanya, Kamis (19/7).


Untuk itu, dirinya mengusulkan parkir berlangganan dihentikan. Sebab, parkir berlangganan terus menuai keluhan. Warga tidak mendapatkan manfaat. 


Menurut Hadi, usulan penghentian program itu sudah dirapatkan. Fraksi Golkar Bintang Persatuan sepakat menolak parkir berlangganan. Menurut dia, sejumlah fraksi juga bersikap sama. 


Ada empat fraksi lain yang mendukung. Yakni PAN, PDIP, PKS-Nasdem, dan Gerindra. Keempat fraksi tersebut sudah satu suara untuk mengganti sistem parkir berlangganan. 


Ketua Fraksi PDIP Tarkir Erdianto menjelaskan, parkir berlangganan harus diganti. Lantaran program tersebut hanya memberikan pemasukan pada pemkab. "Namun tidak memberikan timbal balik yang baik untuk warga," ujarnya. 


Pemasukan parkir berlangganan setiap tahun memang besar. Tahun 2016 lalu, pemasukannya mencapai Rp 28 miliar. Selang setahun bertambah menjadi Rp 29 miliar. 


Sedangkan Ketua Fraksi PKS Nasdem Aditya Nindyatman menuturkan, pihaknya menawarkan dua program pengganti parkir berlangganan. Pertama, membuat Perusahaan Daerah (PD) Parkir. Pihak ketiga itu nantinya akan mengurus semua parkir. Selain itu, parkir dikembalikan seperti tahun sebelumnya. Yakni menggunakan karcis. “Namun tetap ditarget,” ucapnya. 


Aditya mengatakan, sikap penolakan itu nantinya akan dituangkan. Lima fraksi itu bakal bersurat ke pemkab. 


Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bahrul Amig mengatakan, kelanjutan sistem parkir berlangganan bergantung pemkab dan dewan. Pihaknya hanya menjalankan keputusan. "Kami hanya sebagai pelaksana," katanya. (nis/rek)



Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer