
Investasi di Kabupaten Sidoarjo terus digenjot. Tidak hanya dengan mempercepat pelayanan perizinan, pemkab juga menyediakan lahan khusus yang bisa digunakan untuk investor. Untuk mencukupi ketersediaan lahan, pemkab rela mengurangi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Saat ini total LP2B di Sidoarjo mencapai Rp 14 ribu hektare. Pemkab sudah menentukan pembatasan pengurangan lahan hijau dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hingga 2029, minimal lahan hijau yang tersedia seluas 12 ribu hektare.
Sayangnya, batasan itu justru dirasa akan menghambat laju investasi. Sebab, jumlah lahan kosong di Sidoarjo berkurang dengan cepat. Untuk itu, pemkab mengajukan revisi Perda RTRW. Dari 12 ribu hektare, luasan LP2B akan dikurangi menjadi 7.000 hektare.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono mengatakan, pengurangan lahan hijau itu berada di tiga Kecamatan. Yakni Tulangan, Balongbendo, dan Prambon.
Menurut dia, pemilihan lahan hijau yang dikurangi itu sudah melalui beberapa pertimbangan. Pertama, luasan lahan pertanian di wilayah tersebut sudah minim dan banyak lahan yang beralih fungsi menjadi perumahan. Kedua, sebagai upaya pemerataan pembangunan. Lahan yang diubah merupakan lahan yang tdak produktif.
Nantinya, lahan hijau tersebut akan beralih fungsi menjadi tiga zona. Yakni zona industri, bentuknya seperti pabrik. Bisa juga menjadi zona pemukiman, dengan alasan pertumbuhan perumahan yang sangat pesat. Terakhir, menjadi zona mixed used. Artinya gabungan antara industri dan perumahan. “Dalam satu kawasan ada pabrik dan ada permukiman juga,” katanya.
Ketiga konsep perubahan peruntukan itu akan ditawarkan ke dewan. Pemkab dan DPRD Sidoarjo akan menentukan opsi mana yang cocok. (nis/rek)
