Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Tolak Pengesahan Raperda LKPJ 2017

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Dewan Tolak Pengesahan Raperda LKPJ 2017
Dewan Tolak Pengesahan Raperda LKPJ 2017

Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo menolak pengesahan Raperda LKPJ APBD 2017 menjadi Perda. Hal tersebut terungkap pada sidang paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (6/7).


Gagalnya pembahasan LKPJ 2017 antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, yang kemudian berimbas pada tertunda dua kali rapat paripurna, membuat fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo mengambil sikap.  Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin. Selain itu Forkopimda, OPD dan 35 anggota DPRD Sidoarjo.


Sikap penolakan pengesahan Raperda LKPJ APBD 2017 menjadi Perda itu diawali oleh Ketua Fraksi PAN Bangun Winarso. Dia menyebutkan bahwa 7 anggota fraksinya menolah pengesahan Raperda LKPJ menjadi Perda.


Hal yang sama juga disusul Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Sudjalil. Fraksi ini menilai tidak hadirnya TAPD dalam undangan badan anggaran dinilai tidak menganggap dewan secara kelembagaan.  “Fraksi PDIP dengan 8 anggota mengambil sikap menolak. Karena mekanisme pengesahan LKPJ 2017, tidak dilaksanakan,” tegasnya. 


Sementara itu Fraksi PKS-Nasdem juga menyatakan penolakan. Sikap itu disampaikan melalui juru bicaranya Aditya Nindyatman. Begitu juga Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Agil Effendi. Fraksi ini tidak menyetujui Raperda karena tidak ada pembahasan. 


Tidak hanya itu, fraksi lainnya yakni Fraksi Golkar Persatuan Pembangunan melalui Hadi Subiyanto juga menolak. Fraksi ini menganggap eksekutif tidak serius membahas permasalahan ini. “Karena mekanisme tidak dilakukan, jelas kami menolak dan tidak menyetujuinya,” jelasnya. 


Terakhir, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Bambang Pujianto juga menyatakan tidak menerima Raperda disahkan. Alasannya sudah tidak sesuai prosedur. 


Sikap berbeda dinyatakan Fraksi PKB. Melalui perwakilannya Abdillah Nasih, fraksi ini menilai anggota dewan juga berperan dalam tidak maksimalnya pembahasan Raperda LPJK 2017 ini. “Kami tidak ingin dewan dianggap tidak kerja. Karena itu PKB menawarkan Raperda ini harus lanjut menjadi Perda,” katanya.


Hal ini didukung sikap Ketua Fraksi PKB, Achmad Amir Aslichin. Bagi pria yang akrab dipanggil Iin ini semua pihak mengambil kejadian ini sebagai pelajaran bersama.


Untuk menutup jalannya paripurna, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menawarkan kepada anggota dewan, apakah menerima Raperda LKPJ 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Suara mayoritas menolaknya. Hampir semua anggota dewan yang hadir secara serentak menjawab menolak. 


Ditemui usai paripurna, Wakil Bupati Nur Ahmad Syafudin mengaku menghormati apa yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo. Menurutnya hal ini merupakan wewenang legislatif. 


Pria yang akrab disapa Cak Nur ini mengatakan sesuai aturannya, DPRD berhak melakukan evaluasi penilaian dan rekomendasi. “Akan tetapi setahu kami dalam aturan tidak ada ruang untuk menerima dan menolak. Namun karena keputusan mayoritas fraksi menolak, maka kami tetap menghormati keputusan DPRD tersebut,” jelasnya. 


Draf LKPJ 2017 memang diserahkan ke DPRD tanggal 6 Juni 2018. Sesuai aturan, maka batas akhir pembahasan dan keputusan adalah tanggal 6 Juli 2018. Setelah melebihi 1 bulan, maka secara aturan sudah hilang kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Untuk selanjutnya, hal ini akan ditindak lanjuti sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. (mus/nis)


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer