
Pembenahan sanitasi di Sidoarjo belum berjalan maksimal. Program pembenahan yang menyasar 33 ribu jamban baru terealisasi sebanyak 3 ribu saja. Anggaran yang terbatas membuat program tahunan tersebut tidak berjalan secara maksimal.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sidoarjo Sulaksono mengatakan, tahun ini pemkab mendapatkan hibah sanitasi. Jumlahnya sebanyak 3.250 jamban. "Kami tempatkan di sejumlah daerah yang masih kumuh," kata Sulaksono, kemarin.
Salah satunya di Sidoarjo barat, ada Kecamatan Krian dan Balongbendo yang menjadi target. Sedangkan di wilayah timur, program itu ditempatkan di Porong serta Jabon. Sanitasi di empat kecamatan tersebut dinilai masih rendah.
Menurut Sulaksono, sanitasi di Sidoarjo masih sangat dibutuhkan. Pihaknya sudah menghitung dan jumlah kebutuhan jamban bersih mencapai 33 ribu. Namun hingga saat ini baru bisa dicukupi sebanyak 3.250 unit. “Baru 10 persen,” imbuhnya.
Minimnya anggaran diakuinya membuat target tersebut sulit tercapai. Meski sifatnya hibah, pemkab perlu mengalokasikan anggaran pembangunan jamban sehat di dalam APBD. Setiap jamban setidaknya menbutuhkan anggaran Rp 3 juta. Setelah pembangunan tuntas, pemerintah pusat baru mengganti anggaran tersebut.
Selain sanitasi, pemkab juga mendapatkan hibah jaringan air bersih. Jumlahnya 808 sambungan rumah (SR). Jaringan itu dibangun di enam Kecamatan. Yakni Waru, Taman, Candi, Krian, Buduran, dan Sidoarjo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono mengatakan, pemkab memprioritaskan enam Kecamatan terlebih dulu. Karena ada dua pertimbangan, pertama potensi air. "Enam Kecamatan itu memiliki potensi air. Sehingga tinggal mengalirkan," jelasnya.
Pertimbangan kedua yakni jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dari penulusuran, MBR di enam Kecamatan cukup tinggi. Sama halnya dengan sanitasi, cakupan air bersih di Sidoarjo masih kurang. PDAM baru bisa mengaliri 37 persen dari total luas wilayah kota delta. (nis/rud)
