
Puluhan spanduk, baliho, dan umbul-umbul menghiasi bundaran Taman Pinang Indah (TPI). Saking banyaknya, reklame saling menumpuk dan menutupi satu sama lain. Ada reklame partai politik, spanduk promosi, dan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Pemandangan ini membuat kawasan tersebut menjadi kumuh dan tampak tidak tertata.
Kepala Satpol PP Sidoarjo Widiyantoro Basuki mengatakan, ada aturan yang mengatur penempatan reklame. Pemilik reklame tidak boleh asal pasang. Harus mempertimbangkan aspek estetika kota. Regulasi itu dibuat oleh tim reklame.
Pria yang akrab disapa Wiwit ini mengakui bahwa ada beberapa reklame di Sidoarjo yang melanggar aturan. Seperti pamflet yang dipaku di pohon dan beberapa reklame yang dipasang namun tidak berizin. “Dalam satu bulan kami bisa melepas ratusan reklame liar,” ujarnya, Minggu (3/6).
Menurut dia, penataan reklame sangat penting. Sebab, reklame yang dipasang tanpa aturan akan berdampak pada keindahan kota. Seperti jarak antar reklame harus diatur. Selain itu, ada juga pembatasan dalam satu lokasi berapa jumlah maksimal reklame yang boleh dipasang.
Wiwit menambahkan, pemasang reklame juga harus sadar. Sebelum memasang, mereka harus mengajukan izin terlebih dulu ke tim reklame. "Sehingga bisa mengatur jumlah reklame,” kata mantan kabid kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengatakan, reklame memang menjadi salah satu pemasukan bagi pemkab. Setiap instansi atau perorangan yang memasang reklame pasti dikenakan pajak. Namun, bukan berarti pemkab tidak bisa melakukan pengaturan.
Tarkit juga setuju bahwa harus ada adanya pembatasan reklame. Satu titik harus jumlah maksimal umbul-umbul dan spanduk yang dipasang. Dia juga meminta pemkab memperbanyak tiang-tiang untuk memasang reklame. "Sehingga spanduk tidak dipasang di pohon-pohon,” pungkasnya. (nis/rek)
