
Pengawasan terhadap proyek pembangunan di Sidoarjo yang didanai oleh APBD harus dikawal. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo berharap proyek pembangunan dikerjakan oleh rekanan lokal asli Sidoarjo. Namun pihak rekanan harus bersikap sportif dalam memenangkan pengerjaan proyek itu.
Kepala Kejari Sidoarjo Budi Handaka mengatakan, baik pengusaha atau kontraktor di Sidoarjo harus profesional dan mampu memperbaiki kualitas pengerjaan di suatu proyek yang dibiayai APBD maupun dari APBN. “Harus mengutamakan kualitas yang baik dalam mengerjakan proyek di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Mantan Aspidum Kejati Nusa Tenggara Timur ini menghimbau agar kontraktor tidak meminta bantuan kepada pejabat untuk bisa memenangkan suatu proyek. Apalagi saat ini semua sistem lelang proyek harus lewat ULP (Unit Layanan Pengadaan). Proses lelangnya bebas dan terbuka. Setiap peserta bisa melihat penawaran harga lewat ULP yang di unggah di LPSE (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik). “Lewat ULP, kompetisi lelang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Budi ini juga berharap agar jangan sampai ada pihak atau oknum tertentu yang membuat manuver dan isu negatif yang berusaha mendiskreditkan pihak ULP yang dianggap tidak netral. Hal itu bisa mengakibatkan pihak ULP ragu untuk memutuskan pemenang proyek.
Menurut dia, pihak ULP bisa melakukan komunikasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Budi bahkan menegaskan bahwa pendampingan yang diberikan TP4D itu gratis.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sidoarjo Idham Kholid mengungkapkan jika pembentukan TP4D dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Ada ketakutan yang dirasakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten bahwa sewaktu-waktu kejaksaan bisa melakukan pemeriksaan dan penahanan bila terjadi penyimpangan dalam pengerjaan proyek. “Untuk menanggulangi hal tersebut maka TP4D hadir dalam pendampingan pembangunan,” jelasnya.
Rata-rata pendampingannya untuk proyek yang nilainya besar. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi mana saja proyek yang memerlukan pendampingan dan pengawalan di Kota Delta. Harapannya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi. (mus/nis)
