
Pembahasan program rencana pembangunan RSUD Barat hingga kini belum juga selesai. Seharusnya pada bulan Juni 2017 nanti sudah harus selesai dan menuju tahapan persetujuan DPRD. Tapi hingga saat ini lembaga legislatif belum menerima laporan pembahasan tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan jika program ini selesai dan mendapat persetujuan dewan, pihaknya sudah bersiap melakukan studi banding ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. “Tetapi hingga kini belum juga selesai, akhirnya terpaksa tertunda,” katanya.
Bangun mengatakan Pemkab Sidoarjo menginginkan pembangunan RSUD barat menggunakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Sedangkan lima fraksi di DPRD setuju dengan menggunakan APBD,” jelasnya.
Baginya, lanjut Bangun, dengan nilai Silpa APBD tahun 2017 yang mencapai Rp 1 triliun, sebetulnya pembiayaan pembangunan RSUD bukanlah hal yang sulit diwujudkan. Apalagi pembangunan RSUD diperkirakan hanya butuh Rp 300 miliar.
Di sisi lain Bangun mengatakan dalam membangun RSUD wilayah barat pemerintah harus memperhatikan peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Misalnya pada Permenkes 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Pada pasal 4 menyebutkan rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Lembaga Teknis Daerah (LTD) diselenggarakan berdasarkan Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
“Sedangkan dalam pasal 5 tentang pengolalaan pada UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan pengelolaan RSUD menjadi tanggung jawab pimpinan. Sedangkan tata cara pengelolaan dan tanggung jawab RSUD ditetapkan dengan Perda,” pungkasnya. (mus/jee)
