
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menanggapi santai tentang pandangan sejumlah fraksi DPRD Sidoarjo yang menginginkan beberapa pasal dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan dihapus. Dikbud menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada penghapusan pasal-pasal.
“Kami tidak ada masalah jika pasal-pasal dalam Perda ini dihapus, karena aturan tertingginya juga sudah ada, seperti Permendikbud,” kata Kepala Dikbud Sidoarjo, Asrofi, Senin (21/5).
Ia mengaku sepakat jika perubahan. Misalnya pasal 111 yang menyebutkan tentang pemberlakuan sanksi pidana untuk dicabut dan diganti dengan sanksi administrasi. “Artinya ketika ada yang melanggar hanya dikenakan sanksi administrasi,” ujarnya.
Asrofi menegaskan pula tidak keberatan jika pasal 44 dan 53 menyangkut larangan menjual buku ajar, bahan ajar, pakaian seragam, atribut, atau bahan pakaian seragam juga dihapus. “Kalau memang dihapus ya kita ikut saja,” lanjutnya.
Sementara itu Kusman dari Fraksi PKS Nasdem mengusulkan pasal 44 dan 53 tidak perlu dihapus. Menurut anggota Komisi A DPRD Sidoarjo ini karena ada satuan pendidikan yang kewenangannya langsung di bawah Pemkab Sidoarjo.
“Tetapi perlu ada pasal tambahan pungutan biaya operasional sekolah. Isinya harus memperoleh persetujuan tertulis dari wali murid, komite sekolah, kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten,” ungkapnya. (mus/jee)
