
DPRD Sidoarjo menggelar sidang paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan, Rabu (16/5/2018). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan ini dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama wakilnya Nur Ahmad Syaifudin.
Selain itu, forkopimda, OPD, dan 26 anggota DPRD Sidoarjo. Terdapat perbedaan pandangan fraksi terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2017 ini. Fraksi PKB melalui juru bicaranya Maksum Zubair mengatakan, fraksinya tidak sependapat jika pasal 44 dan 53 pada Perda 7/2017 dihilangkan. PKB meminta pasal 111 tentang sanksi pidana dihapus karena sempat menjadi polemik.
"Kami memandang cukup hanya sanksi administrasi untuk memenuhi harapan masyarakat. Fraksi PKB tetap merekomendasikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Hal senada disampaikan Fraksi PAN melalui juru bicaranya Bangun Winarso. Ia mengatakan, pasal 111 tentang pemberlakuan sanksi pidana perlu dicabut dan diganti dengan sangsi administrasi. "Ini sesuai PP 17 tahun 2010," katanya.
Fraksi PAN merekomendasikan penambahan PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. "Perlu adanya kebijakan menjamin peserta didik agar memperoleh akses pelayanan pendidikan secara maksimal, khususnya bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan," ungkapnya.
Pernyataan berbeda disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya dr Wiyono. Dia meminta agar pasal 44 dan 53 pada Perda Nomor 7 Tahun 2017 untuk tidak dihilangkan. "Akan tetapi, fraksi kami sepakat untuk menghilangkan pasal 105. Hal ini karena fungsi pengawasan penyelenggaran pendidikan merupakan pengawasan pemerintah," jelasnya.
Sama dengan PAN, Fraksi Gerindra melalui jubirnya Kayan mengusulkan penambahan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. "Ini untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas," katanya.
Jubir Fraksi Golkar Bintang Persatuan Ummi Khaddah mengatakan, pasal 53 dan pasal 110 tidak perlu dihilangkan karena sudah sesuai peraturan perundangan yang ada. Sedangkan pasal 111 perlu dihapus. Sebab, perguruan swasta masih membutuhkan biaya operasional, salah satunya untuk gaji guru dan pegawai.
Sedangkan sanksi administrasi dan pidana, fraksinya memandang perlu dua-duanya. "Artinya, kalau kewajiban dilanggar bisa dikenakan sanksi administrasi. Tapi kalau larangan yang dilanggar, sanksinya harus pidana," tegasnya.
Kusman yang menjadi jubir Fraksi PKS-Nasdem mengusulkan pasal 44 dan 53 tidak perlu dihapus. Sebab, ada satuan pendidikan yang kewenangannya langsung di bawah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, perlu ada pasal tambahan pungutan biaya operasional sekolah yang membutuhkan persetujuan tertulis dari wali murid, komite sekolah, kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten. "Pasal 111 tentang sanksi pidana harus diubah menjadi sanksi administrasi," katanya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui jubirnya Enny Suryani mengatakan, pasal 111 perlu dihapus. Tetapi harus ada sanksi administratif dan sanksi dicabut izin operasional bagi pelanggar. "Implementasinya harus ditekankan pada perbup atau keputusan kadis pendidikan dan kebudayaan," pungkasnya. (mus/rek)
