
Kemacetan parah di kawasan Aloha dan Gedangan sudah lama dikeluhkan masyarakat. Komisi C DPRD Sidoarjo terus berupaya membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencarikan solusi untuk mengurai kemacetan di Kecamatan Gedangan tersebut. Salah satunya melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII di Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, jalan raya di kawasan Aloha dan Gedangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebab, jalan raya tersebut berstatus jalan nasional. Bukan jalan provinsi atau kabupaten. Namun, DPRD Sidoarjo sebagai wakil rakyat tidak bisa tinggal diam. Sebab, setiap hari warga mengeluhkan kemacetan yang parah pada jam berangkat dan pulang kerja itu.
"Insya Allah, sudah ada progres untuk masalah ini. Sudah ada studi kelayakan (feasibility study), katanya.
Menurut Nasih, di Bundaran Aloha, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, bakal dibangun tiga overpass. Yakni dari arah Bandara Internasional Juanda ke Surabaya. Kemudian overpass dari arah Surabaya ke Sidoarjo, dan overpass atau jalan layang dari arah Sidoarjo ke Surabaya.
Pria yang juga sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo ini optimistis, tiga overpass tersebut bisa mengatasi kemacetan di kawasan Aloha. "Kalau tiga overpass (Aloha) ini masih baru pada tahap studi kelayakan. Sedangkan yang untuk overpass Gedangan sudah ada perencanaan desainnya," katanya.
Nasih berharap perencanaan desain overpass tersebut juga dikoordinasikan dengan Pemkab Sidoarjo. "Agar nantinya tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek bisa menyebabkan kumuh di bagian bawah overpass," tuturnya.
Berdasarkan pengamatan Radar Sidoarjo, kemacetan di Bundaran Aloha terjadi lantaran tingginya volume kendaraan dari semua sisi. Arah Sidoarjo, Surabaya, Jalan Raya Juanda dan pertigaan Bangah di sebelah barat bertemu jadi satu di Aloha.
Sedangkan di perempatan Gedangan, volume kendaraan tinggi dari arah Sidoarjo saat pagi dan dari arah Surabaya pada sore hari. Ketika ada kendaraan hendak belok ke kanan, tentu berimbas pada antrean di belakangnya. Ditambah lagi volume kendaraan dari arah Sedati dan sebaliknya, yang juga banyak berbelok ke kanan atau kiri di perempatan tersebut.
Selain jalan layang atau overpass, Pemkab Sidoarjo pun tengah membangun frontage road di sisi timur. Program pembangunan FR sepanjang hampir 10 kilometer tersebut sudah dimulai sejak 2013. Sejauh ini pembangunan FR masih terkendala pembebasan lahan. Yakni 50 persen lahan milik perusahaan, 30 persen lahan warga di delapan desa, dan 20 persen lahan milik BUMN dan sebagainya.
Lahan warga di Desa Sawotratap sudah dibebaskan. Sementara tujuh desa lainnya akan dilakukan pembebasan tahun ini. Dari 31 perusahaan yang terkena jalur FR, sudah ada 11 perusahaan yang menghibahkan lahannya. (mus/rek)
