Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab masih bertahan dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam sistem tersebut, pemkab hanya bertugas menyediakan lahan. Kebutuhan anggaran, pembangunan, alat kesehatan dan SDM akan menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Sedangkan DPRD menilai sistem KPBU kurang tepat. Mereka berpendapat, seharusnya bisa dibangun dengan APBD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, pemkab dan dewan masih terus menggelar rapat untuk mencari solusi terbaik. Pemkab terus berupaya meyakinkan dewan. Menurut dia, KPBU merupakan pilihan paling tepat untuk membangun RSUD di kawasan Krian itu. "Ada beberapa keuntungan yang didapatkan pemkab," katanya.
Dari segi anggaran, pemkab bisa berhemat. Sebab, pihak ketiga akan menanggung semua dana. Dengan begitu, anggaran pembangunan rumah sakit dari APBD bisa dialihkan ke program lain.
Selain itu, semua kebutuhan juga sudah dilengkapi oleh pihak ketiga. Hal itu sangat meringankan beban pemkab. "Kalau pemkab menyiapkan SDM sendiri pasti berat," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, saat ini pihaknya memiliki beberapa agenda untuk pembahasan RSUD Barat. Dalam rencana kerja bulan ini, dewan akan melakukan beberapa kunjungan. Seperti ke Nganjuk dan Medan.
Yang tidak kalah penting, dewan juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Mengacu pada Permenkes 56 tahun 2014. "Ada beberapa pasal yang harus dikonsultasikan terkait pengelolaan RSUD," pungkasnya. (nis/rek)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
