
Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, Rabu (25/4/2018), pemerintah pusat menganugerahkan sejumlah penghargaan dan apresiasi kepada daerah dan kepala daerah yang berprestasi. Selain sebagai reward atas keberhasilan, penghargaan itu diharapkan dapat jadi pemicu agar semua daerah unjuk keberhasilan.
Tahun ini Kabupaten Sidoarjo menjadi tamu kehormatan karena terpilih sebagai daerah dengan “Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” tertinggi nomor 1 di tingkat nasional dengan skor 5926 dengan predikat ST (Sangat Tinggi). Sebelumnya, pada 2017 Sidoarjo meraih penghargaan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha.
Kementerian Dalam Negeri bahkan menunjuk Sidoarjo sebagai contoh daerah lain agar pencapaian kinerjanya bisa meningkat lebih baik lagi. Gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia, termasuk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah hadir pada malam apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah ke-22 di Hotel Sultan, Jakarta.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyampaikan, tahun ini Peringatan Hari Otonomi Daerah mengambil tema “Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari semangat Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Sumarsono menjelaskan, dalam tema ini kata BERSIH dan DEMOKRATIS sengaja diberi penekanan. Hal itu bukan tanpa alasan. Dia tidak ingin lagi mendengar adanya kasus-kasus korupsi yang melanda kepala daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Saiful Ilah mengatakan, meski Sidoarjo sudah meraih penghargaan tertinggi dan dijadikan tamu kehormatan oleh Kemendagri, dia tetap menekankan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga prestasi yang sudah diraih.
“Meski mendapat penilaian sangat tinggi dengan skor paling tinggi secara nasional kinerja tetap harus ditingkatkan," ujar Saiful Ilah.
Bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini menambahkan bahwa Kemendagri membuat tiga indikator dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Pertama, dilakukan verifikasi lapangan, kedua respons pemerintah daerah, dan ketiga kepuasan masyarakat.
Indikator pencapaian kinerja daerah berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016. (nis/rek)
