
Aset milik Pemkab Sidoarjo harua segera diinventarisasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir pekan lalu mengumpulkan pengurus barang dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diberi arahan. Mereka diminta segera menyerahkan laporan kondisi set dengan data yang detail.
Ketua Tim Pemeriksa Aset dari BPK Bagus Budi Purwanto mengatakan, inventarisasi ini sangat diperlukan. Tujuannya untuk meng-update aset-aset milik daerah. Apakah masih ada dan bisa berfungsi atau tidak.
Bagus menyebutkan, sejumlah aset daerah yang harus diinventarisasi adalah tanah, gedung, dan kendaraan roda empat atau lebih. "Kami minta laporan data soal aset daerah ini secara informatif didukung dengan data-data yang cukup,” katanya.
Anggota BPK lainnya, Lukman Hakim, menjelaskan, aset tanah yang didata harus disebutkan detailnya. Misalnya, apakah dipakai untuk operasional atau tidak. Menurut data yang dihimpun, dari sekitar 800 aset tanah yang ada, baru 400 yang sudah disertifikatkan. "Sisanya belum memiliki sertifikat," ujarnya.
Kendaraan roda empat juga harus didata berapa yang bisa digunakan dan tidak. Jika ada yang tidak bisa digunakan, didata lagi berapa yang diusulkan untuk dihapus dan berapa yang sudah dihapus.
Begitu juga dengan pendataan aset gedung maupun aset tanah. Dengan mendata, akan menjadi dasar sebagai kebijakan untuk membangun. "Inilah pentingnya inventarisasi aset ini,” kata Lukman.
Menurut Lukman, inventarisasi aset yang tepat di Kabupaten Sidoarjo akan bisa mendukung opini laporan keuangan yang selama ini sudah disandang oleh Pemkab Sidoarjo dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama empat kali berturut-turut.
Untuk pelaporan data aset di masing-masing OPD ini, pihak BPK memberikan batas waktu yang berbeda-beda. Bagi OPD yang punya aset sedikit, laporan harus segera diserahkan dalam waktu seminggu. Sedangkan bagi OPD yang memiliki jumlah aset yang besar maksimal dua bulan. (nis/rek)
