
Para pemilik rumah hiburan umum (RHU) belum lama ini diminta menandatangi kesepatan agar tidak lagi menyediakan pemandu lagu, minuman keras, narkoba, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Aturan ini sebagai syarat mutlak pengajuan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDPU).
Penandatanganan disaksikan kepolisian, Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), Satpol PP, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), beserta ormas lain. Beberapa butir kebijakan yang harus disepakati oleh RHU ini tercetus dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo Rizza Ali Faizin menilai kesepakatan itu tidak tegas. Alumnus Pascasarjana UIN Sunan Ampel ini menegaskan, poin-poin penting yang sesungguhnya perlu ditaati oleh pemilik RHU adalah harus menjaga, memastikan, dan menjamin tempat usahanya terbebas dari peredaran minuman keras dan narkoba.
Selain itu, harus ada jaminan terbebas dari aktivitas pemandu karaoke, perbuatan asusila, dan hal-hal lain yang bisa mencemarkan nama baik Kota Delta. "Sebab, Sidoarjo ini dikenal sebagai Kota Santri," tegasnya.
Rizza mengatakan, kesepakatan itu masih bersifat multitafsir. Di lapangan juga masih banyak ditemukan miras maupun pemandu lagu. "Pihak pengelola selalu berdalih tidak menyediakan, tapi pengunjung sendiri yang bawa dari luar," katanya. "Kami ingin regulasinya lebih rinci dan tegas."
Ia menambahkan, GP Ansor akan terus mengawal agar generasi muda dan masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo terjaga dari pengaruh dan tindakan-tindakan yang menyimpang dari moral sosial dan agama. "Kami akan bersinergi dengan pemkab untuk mengawasi jika suatu saat terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan," pungkasnya. (mus/rek)
