
Upaya percepatan pembangunan Pemkab Sidoarjo didukung dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang baru saja dikeluarkan. Dalam aturan tentang undang-undang jasa konstruksi tersebut, proses lelang bisa lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, jika dalam proses lelang saat ini dibutuhkan waktu selama 21 hari, dalam perpres bisa selesai dalam lima hari. Hal ini diakuinya akan sangat membantu dalam mempercepat pembangunan.
Namun, Sigit mengaku aturan tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Meski perpresnya sudah keluar, namun disebutkan bahwa pemberlakuannya dimulai pada 1 Juli 2018. "Saat ini kami sedang sosialisasi mengenai hal tersebut bersama dengan Bagian Pengadaan," katanya, Senin (2/4).
Menurut Sigit, tidak semua paket pekerjaan bisa diproses lelang cepat. Selain itu, tidak semua rekanan juga bisa ikut lelang cepat. Proses lelang yang hanya lima hari ini hanya bisa diikuti rekanan yang sudah dipercaya dan direkomendasi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo ini mengaku pihaknya sudah menyiapkan gambaran paket pekerjaan apa saja yang akan diajukan untuk ikut lelang cepat. Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah paket pekerjaan yang sudah digambarkan tersebut merupakan paket yang diperbolehkan ikut lelang cepat. "Masih menunggu peraturan batasan seperti apa yang bisa lelang cepat," ujarnya.
Termasuk seberapa banyak paket lelang cepat yang bisa diajukan dalam satu tahun. Meski menurut Sigit semakin banyak paket lelang cepat akan semakin baik bagi pembangunan daerah.
Dengan adanya aturan baru mengenai lelang cepat ini, Sigit mengaku ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah proses akan lebih cepat dan tidak berbelit. Namun, di sisi lain, kontraktor di SIdoarjo harus siap dan kompak. Jika tidak, nanti yang akan banyak menang dari kontraktor luar Sidoarjo. (nis/rek)
