
Paparan program pembangunan RSUD barat kembali dilakukan Pemkab Sidoarjo di hadapan anggota dewan, Jumat (30/3). Pertemuan ini merupakan yang kedua setelah dewan tidak puas dengan paparan yang dilakukan tahun lalu. Dalam paparan kali ini, Pemkab menjelaskan secara detail dua alternatif pembangunan RSUD barat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono yang memaparkan dua skema pendanaan pembangunan RSUD barat. Yakni skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema APBD. Agoes menjelaskan satu persatu kelebihan dan kekurangan masing-masing skema.
Dalam penjelasannya, dikatakan banyak kelebihan pada skema KPBU dibandingkan dengan APBD. Misalnya, jika ada kekurangan biaya pembangunan akan ditanggung oleh pihak ketiga. Begitu juga dengan pengadaan alat kesehatan (alkes) yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 95 miliar.
“Itu akan ditanggung oleh pihak ketiga,” katanya.
Selain itu, dengan skema KPBU pada tahun pertama setelah dibangun bisa langsung beroperasi. Biaya operasional juga akan dipenuhi oleh pihak ketiga jika ke depan ada kebutuhan biaya lebih. “Jika ada kegagalan konstruksi atau kerusakan gedung, pihak ketiga juga yang bertanggung jawab memperbaiki,” tambahnya.
Dalam skema KPBU ini, Pemkab menggandeng PT SMI. Nantinya seluruh pembiayaan dan pelayanan medis dan nonmedis diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Pemkab kemudian mengangsur dana tersebut selama 10 tahun.
Sedangkan jika pendanaan pembangunan RSUD barat menggunakan skema APBD, anggaran yang harus disiapkan cukup besar. Sehingga tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu tahun. Padahal saat ini kebutuhan RSUD di wilayah barat sangat dibutuhkan. “RSUD Sidoarjo sudah overload,” imbuhnya.
Mendengar paparan dari Pemkab, suara wakil rakyat terbagi dua. Ada yang setuju pembangunan RSUD barat menggunakan skema KPBU, ada juga yang setuju dengan APBD. Untuk itu, hingga saat ini DPRD belum bisa memutuskan akan menyetujui skema yang mana.
Salah satu anggota dewan yang menyetujui skema KPBU adalah anggota Komisi B Dhamroni Chudlori. Menurut dia, jika ingin membangun rumah sakit dengan cepat dan langsung bisa digunakan, skema KPBU dirasa sangat tepat.
Dia juga menilai keputusan Pemkab untuk mempertahankan skema KPBU sangat masuk akal. Sebab kebutuhan kesehatan di wilayah barat sudah sangat mendesak. “RSUD barat harus direalisasikan dalam waktu yang cepat,” katanya.
Berbeda dengan anggota Komisi D Bangun Winarso. Menurut perhitungan secara sistematis dan ekonomis skema KPBU ini akan merugikan dan membebani APBD Sidoarjo. Sebab biaya yang dikeluarkan pengelola terlalu besar, yakni Rp 1,3 triliun. Rinciannya, Rp 400 miliar untuk biaya konstruksi, dan Rp 900 miliar untuk biaya operasional.
Nantinya dalam proses pelunasan utang diperkirakan dalam setahun membutuhkan Rp 112 miliar. Padahal dalam hitungan kasar, biaya operasional rumah sakit tipe C dengan kapasitas 170 tempat tidur hanya menghasilkan Rp 90 miliar dalam setahun. “Untuk memenuhi kekurangannya akan memberatkan APBD,” ujarnya. (nis/jee)
