Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panitia Pilkades Terancam Di-PTUN-kan

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Panitia Pilkades Terancam Di-PTUN-kan
Panitia Pilkades Terancam Di-PTUN-kan

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sudah selesai dilaksanakan 25 Maret 2018 lalu. Namun ada persoalan baru di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan. Calon Kepala Desa Karangbong nomor 3, Mochammad Bambang Asmuni menyatakan akan melaporkan Widodo Waluyo, ketua panitia Pilkades setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, ia sebagai calon kades tidak menerima tata tertib (tatib) pilkades.
Mochammad Bambang Asmuni mengatakan awalnya ketua panitia Pilkades adalah H Kusnandar. Namun karena yang bersangkutan mengundurkan diri, akhirnya digantikan Widodo Waluyo. “Sayangnya ketua baru ini tidak mengganti nama ketua di tatib yang lama, dan saya sebagai calon tidak pernah menerima tatib,” katanya.
Selain itu, Bambang juga meminta agar panitia mengadakan penghitungan ulang. “Karena panitia kurang cermat dalam pemungutan surat suara,” ujarnya.
Menurutnya, dirinya tidak pernah menandatangani hasil penghitungan suara. Ia juga mengatakan tidak pernah menandatangani pernyataan atau memberikan kuasa kepada para saksi tentang hasil penghitungan suara itu.
“Kalau panitia tidak segera melakukan penghitungan ulang maka saya akan menempuh jalur hukum,” tambah dia.
Dari data yang dihimpun Radar Sidoarjo, jumlah calon kades di Desa Karangbong ada empat. Selain Mochammad Bambang Asmuni, ada Moch Ali Muzaiyin dengan perolehan suara 397, Moch Imron Chumaidi (464) dan Paidjan Rachmad Bintoro (2.287). Sedangkan Mochammad Bambang Asmuni sendiri mendapatkan perolehan suara 570.
Sementara itu Ketua Panitia Pilkades Desa Karangbong Widodo Waluyo mengatakan semua saksi dari masing-masing calon Kades sudah setuju dan tanda tangan dengan hasil perhitungan. Dikatakan, panitia tidak berhak untuk menjawab atas surat yang dilayangkan. Alasannya, pilkades sudah selesai dan panitia sudah melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD.
“Oleh BPD sudah dilaporkan ke bupati melalui camat. Jadi itu sudah menjadi wewenang di tingkat Kabupaten,” paparnya.
Widodo menambahkan untuk tatib sebenarnya tidak ada pengaruhnya meskipun ketuanya diganti. Dijelaskan, sebenarnya tatib tidak ada yang baru atau lama. Sebagai panitia, lanjutnya, pihaknya sudah menjalankan sesuai tahapan.
“Jadi menurut kami tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah itu pendapat pribadi calon. Toh awalnya tidak ada yang menyatakan keberatan dengan protes perhitungan. Dan saksi yang sudah mendapatkan mandat juga setuju dan tanda tangan,” pungkasnya. (mus/jee)


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer