
Tahun ini pembebasan lahan untuk membangun Frontage Road (FR) menjadi salah satu program prioritas. Namun selain membebaskan lahan milik warga, Pemkab Sidoarjo juga bertugas membebaskan lahan milik perusahaan dan aset negara. Komisi C DPRD Sidoarjo meminta bantuan ke Provinsi Jatim untuk ikut membantu dalam proses pembebasan lahan ini.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya datang ke Dinas PU Bina Marga Jatim. Dalam kedatangannya itu mereka sudah menyampaikan permohonan bantuan tentang pembebasan lahan FR itu.
Hasilnya, Dinas PU Bina Marga Jatim akan membantu jika ada kendala. Mereka siap untuk berkomunikasi dengan pemilik lahan terutama pemerintah pusat dan institusi lain. Seperti lahan BUMN PT Semen Indonesia, TNI AL, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Tetapi leading sektor pembebasan lahan tetap ada di Pemkab," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan mengaku memang ada beberapa kendala pembebasan lahan. Seperti di PT Semen Indonesia, lahan perusahaan harus digunakan untuk kepentingan perusahaan. Namun ada empat opsi untuk penggunaan lahan sebagai FR, yakni penyertaan modal, dijual, sewa pakai, dan pinjam pakai.
Pemkab sebenarnya ingin lahannya dihibahkan, sayangnya opsi tersebut tidak ada dalam aturan. Dinas PUPR pun sudah berkonsultasi sejak 2013 lalu.
"Kami konsultasikan terus dengan kejaksaan, namun hingga saat ini belum ada titik temu," ujarnya.
Dari empat opsi tersebut yang paling memungkinkan adalah pinjam pakai. Hanya saja asetnya tidak bisa disertifikatkan atas nama pemkab. Untuk itu, dalam waktu dekat akan diagendakan koordinasi lagi untuk mencapai titik temu.
Begitu juga dengan lahan TNI AL. Secara lisan sudah setuju untuk dihibahkan sejak 2015. Hanya saja secara administrasi belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. (nis/jee)
