Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkades Sidokepung Tetap Dilaksanakan

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Pilkades Sidokepung Tetap Dilanjutkan
Pilkades Sidokepung Tetap Dilanjutkan

Pemkab Sidoarjo memutuskan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Sidokepung, Buduran, tetap digelar hari ini bersama 69 desa lainnya. Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengeluarkan surat penetapan untuk menunda Pilkades Sidokepung.


Kemarin (24/3), rapat mendadak digelar di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji serta Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Fadli Mulyono. Panitia pilkades Sidokepung juga hadir.


Pertemuan tersebut berlangsung panas. Perdebatan untuk melanjutkan atau menunda pelaksanaan pilkades. Asisten I Heri Soesanto menyebutkan pelaksanaan pilkades harus ditunda. Sebab, sudah ada surat penetapan dari PTUN. "Harus dipatuhi," katanya.


Sedangkan Ketua Panitia Pilkades Desa Sidokepung Handoko berpendapat pemilihan bisa tetap dilaksanakan. Alasannya, karena panitia sudah melakukan persiapan. "Semua panitia sudah siap melaksanakan," ujarnya.


Bupati Saiful Ilah akhirnya menengahi perdebatan di antara keduanya. Abah Ipul, sapaan akrab bupati asal Sawohan, Buduran, itu meminta rapat diskors. Sementara itu, Forkopimda menggelar rapat terbatas. Setelah satu jam mengadakan rapat tertutup, Bupati Sidoarjo pun membuat keputusan.


Abah Ipul memutuskan untuk tetap melaksanakan pilkades di Desa Sidokepung. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah bersama. Meski diakuinya dia akan mencermati surat penetapan penundaan pilkades dari PTUN. "Pilkades Desa Sidokepung tetap dilanjutkan," tuturnya.


Ada tiga pertimbangan yang membuat Pemkab memutuskan untuk melanjutkan pilkades. Pertama, dari sisi teknis, panitia sudah menyiapkan seluruh persiapan pemilihan. Mulai dari surat suara hingga pengamanan. Kedua, dari segi yuridis, surat penetapan tersebut baru diterima H-1. Akibatnya, Pemkab tidak bisa melakukan persiapan untuk menunda pemilihan. Ketiga, dari sisi sosiologis, penundaan justru merugikan calon lain serta warga yang sudah bersiap memilih.


Sementara itu, Kuasa Hukum Samsul Hadi, M Sholeh, menyayangkan keputusan pemkab yang terus melanjutkan pilkades di Sidokepung. Menurut dia, pilkades itu berpotensi cacat hukum. Sebab, tidak mengindahkan surat penetapan dari PTUN Surabaya.


Sholeh mengaku pihaknya akan melakukan perlawanan. Jika tetap berlanjut, Sholeh akan melaporkan panitia ke kepolisian dan kejaksaan. ”Senin akan kami laporkan,” tegasnya.


Diberitakan sebelumnya, tidak lolosnya Samsul Hadi sebagai calon kades Sidokepung membuatnya melayangkan gugatan ke PTUN. Samsul terjegal usai menjalani tes seleksi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ujian itu dikhususkan bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang. (nis/rek)


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer