
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mulai dikerjakan tahun ini. Pada tahapan awal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) telah datang ke DPRD Sidoarjo, Kamis (22/3). Mereka menggelar paparan program pembangunan PLTSa.
Pihak PUPERA dipimpin Direktur Bina Investasi Infrastruktur Masrianto. Sedangkan dari Pemkab hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Benny Airlangga, serta Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Heksa Widagdo. Sedangkan anggota dewan yang hadir Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Ketua Komisi C Abdillah Nasih, dan Ketua Fraksi PKB Achmad Amir Aslichin.
Masrianto mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menjelaskan sistem pembangunan PLTSa. Nantinya PLTSa itu akan dibangun dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kementerian PUPERA bertindak sebagai pendamping proyek. Setelah itu, Pemkab akan menggandeng investor untuk mewujudkan PLTSa.
"Kami mendukung rencana pembangunan PLTSa," katanya.
Pada pertemuan kemarin Masrianto juga meminta Pemkab Sidoarjo segera menyiapkan seluruh kebutuhan proyek. Salah satunya adalah kajian pembangunan yang dijadikan sebagai panduan agar proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu pembangunan PLTSa juga membutuhkan dukungan dari DPRD Sidoarjo.
“Legislatif dan eksekutif harus membuat Perda (Peraturan daerah),” imbuhnya.
Sebelumnya, pemkab sudah memiliki program pengolahan sampah, yakni Sanitary Landfill. Tahun ini program tersebut juga mulai berjalan. Menyikapi adanya dua program pengolahan sampah itu, Masrianto mengatakan keduanya bisa berjalan berdampingan.
Kepala Bappeda Agoes Boedi Tjahjono mengaku kedua program itu sangat dibutuhkan. Alasannya, volume sampah di Sidoarjo terus bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai 1.000 ton per hari.
Untuk bisa menjalankan kedua program tersebut, pemkab harus mendapatkan persetujuan DPRD Sidoarjo. Sebab setelah berjalan, keduanya memerlukan anggaran untuk biaya operasional. Untuk itu, rencana pembangunan PLTSa akan disampaikan ke dewan dalam waktu dekat.
Pemaparannya terkait kebutuhan dana yang harus disediakan pemkab agar Sanitary Landfill dan PLTSa bisa beroperasi bersamaan. "Kami berharap bisa mendapatkan lampu hijau," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan pertemuan kemarin hanya memperkenalkan tim pendamping proyek PLTSa ke dewan. Menurut dia, pihak legislatif hingga kini belum nenentukan sikap apakah mendukung atau menolak PLTSa. "Kami tunggu paparan dari eksekutif," ujarnya. (nis/jee)
