
Pemkab Sidoarjo menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, di antaranya retribusi pasar. Tahun ini targetnya pun cukup tinggi, yakni Rp 12 miliar. Agar target tersebut terpenuhi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan menegakkan aturan retribusi sesuai peraturan bupati (perbup).
Kepala Bidang Pasar Disperindag Nawari mengatakan, pada perbup nomor 22 tahun 2017 sudah ditetapkan besaran retribusi pasar. Pembayaran iuran setiap pedagang berbeda-beda, disesuaikan jenis lapaknya.
Untuk pedagang pancakan, retribusi yang harus dibayar setiap hari Rp 3 ribu. Berbeda lagi dengan pedagang yang berada di kios, retribusinya Rp 2 ribu. Sedangkan kios kelas 2 Rp 1.500, los Rp 100, dan toko tingkat Rp 2.500.
Sayangnya, tidak semua pedagang mematuhi aturan tersebut. Ada sebagian pedagang yang meminta keringanan untuk membayar retribusi. “Alasannya tidak sanggup membayar sejumlah retribusi itu setiap hari,” kata Nawari.
Dia melanjutkan, setiap pedagang sebenarnya bisa mengajukan keringanan. Pengajuan tersebut nantinya akan diverifikasi terlebih dulu. Jika memang pedagang layak mendapatkan keringanan, pemkab akan mneyetujui.
Sementara itu Kepala Disperindag Fenny Apridawati mengatakan penetapan besaran retribusi sebenarnya sudah ditentukan lewat kajian. Salah satunya melalui kajian ekonomi. Pihaknya melihat tingkat ekonomi tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini.
“Jika meningkat, retribusi juga akan ditingkatkan," ujarnya.
Namun, lanjutnya, kenaikan retribusi itu tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar Rp 200 hingga Rp 500. Fenny yakin pedagang tidak keberatan dengan kenaikan ini. Selain menguntungkan Pemkab, kenaikan retribusi juga bermanfaat bagi pedagang. Sebab hasil retribusi dari pedagang tersebut harus dikembalikan Pemkab dalam bentuk pelayanan.
“Seperti perbaikan pasar dan lainnya. Ketika pelayanannya baik maka pelanggan yang datang akan semakin banyak,” jabarnya. (nis/jee)
