
Perbaikan jalan di kawasan Betro, Kecamatan Sedati, terus dilanjutkan. Jalan-jalan berlubang akibat air hujan dan genangan ditambal dengan aspal. Nantinya ruas jalan ini akan dibeton agar tidak cepat rusak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, kerusakan jalan di Sidoarjo tidak hanya disebabkan oleh cuaca buruk. Kendaraan berat yang bebas melintas juga membuat jalan cepat rusak. Anggaran untuk memperbaiki kerusakan jalan pun membengkak.
Menurut Sigit, setiap tahun anggaran yang dikeluarkan pemkab untuk perbaikan jalan tidak sedikit. Tahun ini saja mencapai Rp 80 miliar. Solusi ke depan, pemkab akan membangun jalan beton. Terutama di ruas jalan yang dilewati kendaraan berat.
Berdasar pantauan Radar Sidoarjo, ada beberapa ruas jalan yang sering dilewati kendaraan berat. Seperti Jalan Wadungasri, Kecamatan Waru, hingga Pabean, Kecamatan Sedati. Kendaraan roda dua dan empat setiap hari harus berebut jalan dengan truk-truk bertonase tinggi.
Tingginya volume truk yang melintas di Wadungasri hingga Pabean karena wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi industri di Kota Delta. Sayangnya, infrastruktur jalan belum dicukupi. Satu-satunya akses yang tersedia untuk keluar masuk truk hanya menggunakan jalan itu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan mengakui bahwa kendaraan berat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Maraknya pembangunan perumahan dan kawasan industri membuat truk melintas di jalan milik pemkab.
Aturan untuk operasional kendaraan di jalan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dalam aturan tersebut, kendaraan dengan berat lebih dari 10 ton dilarang melintas di jalan kelas III atau jalan kabupaten.
Sigit menjelaskan, aturan itu sudah diterapkan. Beban maksimal beban kendaraan yang melintas di jalan kabupaten (milik pemkab) adalah 8 ton. Namun, diakuinya masih banyak kendaraan yang membawa beban melebihi batas. "Kebanyakan di atas 10 ton ikut melintas," katanya.
Meski begitu, Pemkab Sidoarjo tidak bisa menindak pelanggaran tersebut. Sebab, sudah ada kebijakan sendiri yang dikeluarkan. Yakni memberikan izin bagi investor untuk membuka industri di semua kecamatan. "Pembangunan kawasan industri tidak diimbangi dengan konstruksi jalan yang memadai,” imbuhnya.
Aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 sebenarnya bisa menanggulangi kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Perda tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib mengajukan rekomendasi pemanfaatan jalan. Pengembang wajib melakukan perbaikan jalan setelah selesai pembangunan. (nis/rek)
