
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo rupanya belum tertib dalam melaporkan harta kekayaannya. Buktinya, hingga saat ini baru 60 persen pejabat yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.
Dalam kegiatan asistensi e-LHKPN yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung BKD, Jumat (9/3), Kepala BKD Sri Witarsih menyebutkan bahwa semua pejabat pemkab harus melaporkan LHKPN. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2017.
Penyerahan LHKPN ini dilakukan setelah perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mutasi yang dilakukan dalam setahun terakhir. Pejabat yang menduduki jabatan baru harus menyetorkan LHKPN. Sri menyebutkan, total ada 359 orang yang harus melaporkan harta kekayaannya. Mulai dari kepala bidang, camat, kepala dinas, sekda, dan kepala daerah.
Hingga saat ini Sri mengatakan, belum semua pejabat mematuhi aturan tersebut. Baru 215 orang saja yang sudah menyerahkan. Jumlah itu sekitar 60 persen dari total 359 pejabat. Sisanya 40 persen belum melaporkan LHKPN. "Batas akhir penyerahannya 31 Maret 2018," katanya.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh BKD untuk mendorong pejabat segera menuntaskan kewajibannya. Salah satu caranya dengan mengadakan kegiatan asistensi e-LHKPN ini. Menurut dia, kendala belum semua pejabat menyerahkan LHKPN karena tidak adanya informasi. "Bukan karena tidak patuh, mungkin kurang informasi saja," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menegaskan semua pejabat harus segera menyetorkan LHKPN-nya. Sebab, akan ada sanksi yang diterapkan jika tidak diserahkan. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan gaji. "Laporan ini wajib, jadi harus dipatuhi," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Abah Ipul itu menjelaskan, LHKPN bukan hanya unyuk melihat harta kekayaan milik pejabat saja. Tetapi untuk mencegah adanya tindakan korupsi. (nis/rek)
