Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PNS Sidoarjo Dapat Tunjangan Prestasi

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
PNS Dapat Tunjangan Prestasi
PNS Dapat Tunjangan Prestasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bakal mendapat penghasilan tambahan. Penghasilan itu berasal dari tunjangan baru yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Tunjangan itu semacam tunjangan prestasi yang diberikan agar bisa memotivasi PNS untuk meningkatkan kinerja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini membenarkan adanya tambahan penghasilan baru tersebut. Ia menyebut tunjangan ini memang mirip tunjangan prestasi pegawai (TPP). “Jika TPP diberikan setiap bulan, tunjangan ini cair tiga bulan sekali untuk setiap PNS,” ungkapnya.
Zaini berpendapat pemberian tunjangan ini akan memacu pegawai untuk meningkatkan kinerja. Salah satunya adalah adanya peningkatan persentase serapan anggaran. Hal ini mengingat tahun 2017 lalu banyak anggaran pembangunan dalam APBD yang tidak terserap. Jumlahnya mencapai Rp 909 miliar.
“Tunjangan bertambah, kinerja juga harus meningkat," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sri Witarsih mengatakan, sebenarnya tunjangan yang akan diberikan itu bukan kebijakan baru. Namun, pengembangan dari TPP yang diterima pegawai setiap bulan.
Walaupun hampir sama, parameter pemberian kedua tunjangan itu berbeda. Untuk TPP bulanan diberikan berdasarkan absensi kehadiran pegawai atau finger print serta aktivitas harian. “Sedangkan dalam kebijakan baru tersebut, tunjangan tiga bulanan itu diberikan berdasarkan tiga capaian kinerja PNS,” jelasnya.
Tiga capaian kinerja itu, pertama, indikator dilihat dari penilaian elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) dan elektronik sasaran kinerja pegawai (e-skp). Kedua, berdasarkan serapan anggaran. Ketiga, penilaian perilaku kerja. Penilaian ini dilakukan oleh atasan dan bawahan.
Sri menjelaskan, saat ini tunjangan baru itu masih dalam tahap pembahasan. Rencananya akan mulai berjalan pada bulan depan. Pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kami juga sudah presentasi di KPK dan mendapat persetujuan," imbuhnya.
Namun Sri enggan membeberkan berapa besar nominal tunjangan tersebut. Alasannya hingga saat ini masih diarapatkan. Bisa jadi masing-masing pegawai nominalnya berbeda. Tergantung penilaian di tiga kriteria di atas. “Jika kinerja jelek bisa tidak dapat tunjangan," tegasnya. (nis/jee)


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer