Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengembang Enggan Serahkan Jalan ke Pemkab

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Pengembang Enggan Serahkan Jalan ke Pemkab
Pengembang Enggan Serahkan Jalan ke Pemkab

Kerusakan jalan di Perumahan Deltasari Indah dan Deltasari Baru yang didemo ibu-ibu, Jumat (23/2) lalu, direspons Pemkab Sidoarjo. Prasarana, dan Sarana Umum (PSU) perumahan yang terletak di Kecamatan Waru tersebut hingga saat ini belum diserahkan ke pemkab. Sehingga perawatan dan perbaikan PSU masih menjadi tanggung jawab pengembang atau developer.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan menerangkan saat ini belum 100 persen pengembang menyerahkan PSU-nya ke pemkab. Menurutnya, ada beberapa syarat penyerahan PSU. Salah satunya, PSU harus dalam kondisi baik. Karena itu, sebelum diserahkan akan ada tim yang melakukan pengecekan. 


"Setelah dinilai bagus dan layak, langsung diserahkan ke BPKAD dan dicatat sebagai aset pemkab," katanya.


Setelah dicatat sebagai aset, barulah pemkab bisa melakukan penanganan. Misalnya, warga perumahan baru bisa mengajukan untuk pembangunan aset, seperti perbaikan jalan, tempat ibadah, balai RW, dan lain sebagainya. 


Berbeda dengan PSU perumahan yang belum diserahkan ke pemkab. Karena itu PUPR mendorong pengembang segera menyerahkan PSU-nya. Namun ia mengakui tidak sedikit juga perumahan yang pengembangnya sudah tidak terlacak. “Sehingga banyak warga yang memohon agar pemkab mengambil alih PSU-nya,” terangnya.


Dijelaskan, pengambilalihan PSU ini sebenarnya bisa dilakukan asalkan pengembang benar-benar sudah tidak ada. Dinas PUPR pun juga harus mencari data site plan perumahan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan inventarisir. 


Sigit menyebutkan, dulunya penyerahan PSU tergantung pengembang. Pemkab tidak bisa memaksa pengembang menyerahkan PSU. Sehingga banyak pengembang yang tidak juga menyerahkan PSU setelah bertahun-tahun perumahan itu berdiri.


Untuk mencegah pengembang tidak menyerahkan PSU, Sigit menyebutkan bahwa saat ini sudah ada aturan baru. Ketika pengembang mengajukan site plan dan disetujui, langkah selanjutnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan langsung dipecah sertifikatnya. "Yang 60 persen sudah atas nama Pemkab Sidoarjo,” imbuhnya. (nis/jee) 



Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer